KOTA, JP Radar Kediri- Peta daerah pemilihan (dapil) di Kota Kediri berpeluang berubah pada Pemilu 2029 mendatang. Itu menyusul semakin bertambahnya jumlah penduduk yang kini mencapai lebih dari 300 ribu jiwa.
Anggota KPU Kota Kediri Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Roihatul Jannah mengatakan, perubahan jumlah penduduk menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi konfigurasi dapil pada pemilu mendatang.
Terlebih, potensi bertambahnya pemilih juga dipengaruhi pertumbuhan pemilih muda dan pemilih pemula.
“Pengaruhnya adalah adanya pemekaran dapil di wilayah Kota Kediri karena jumlah penduduk yang meningkat dengan acuan data agregat dari Dispendukcapil sekitar 300 ribu lebih jumlah penduduk,” ujarnya.
Baca Juga: MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Pilkada Diundur hingga 2,5 Tahun!
Menurut perempuan yang akrab disapa Icha itu, dengan kondisi tersebut, terdapat wacana penambahan dapil di Kota Kediri. Namun, hingga kini belum ada keputusan final mengenai perubahan jumlah maupun pembagian dapil.
“Kami masih menunggu instruksi dan regulasi dari KPU RI serta arahan dari KPU Provinsi Jawa Timur,” tandasnya.
Perubahan konfigurasi dapil nantinya tentu berimbas terhadap peserta pemilu. Salah satunya berkaitan dengan peta persaingan calon anggota legislatif (caleg) di Kota Kediri.
Apalagi, komposisi pemilih pada Pemilu 2029 diprediksi semakin banyak berasal dari kelompok generasi Z.
Baca Juga: Pemilih Pemula Kota Kediri Mencapai 46 Persen di DPT
KPU Kota Kediri melihat potensi tersebut dari pemilih pemula dan pemilih muda yang mulai memasuki usia 17 tahun. Termasuk mereka yang telah melakukan perekaman e-KTP.
Banyaknya sekolah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi di Kota Kediri turut menjadi indikator bertambahnya pemilih muda. Kondisi tersebut membuat peserta pemilu harus menyesuaikan strategi untuk menjangkau basis pemilih baru.
“Pola kampanye yang berubah dengan banyaknya pemilih Gen Z yang bisa jadi juga berkontribusi menjadi kandidat calon legislatif,” jelas Icha.
Menurutnya, perkembangan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas kampanye berbasis digital. Peserta pemilu maupun penyelenggara dituntut mampu menghadirkan informasi politik yang mudah diakses. Sekaligus meminimalkan penyebaran berita bohong atau hoaks. (ais/fud)
Editor : Ayu IsmawatiSumber : Radar Kediri