KEDIRI, JP Radar Kediri- Beberapa hari ini, kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap terjadi di Kediri.
Baik di Kota Kediri maupun Kabupaten Kediri. Kejadian itu turut menuai perhatian serius, termasuk dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Melalui satgas MBG, pemerintah daerah didorong tegas mengawasi pelaksanaannya.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri, Yoga Pratama Putra.
Terlepas dari tujuan utama program dalam meningkatkan gizi anak, kejadian itu menunjukkan masih lemahnya aspek keamanan pangan.
Baca Juga: Puluhan Siswa SD di Kota Kediri Diduga Keracunan MBG, Satgas MBG Langsung Turun Uji Laboratorium
“Saya mendorong agar dilakukan investigasi secara cepat, menyeluruh, dan transparan. Sehingga penyebabnya jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ujar Yoga.
Selain itu, Yoga juga menyoroti masih adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurutnya, keberadaan sertifikat tersebut bukan sekadar formalitas. Melainkan jaminan dasar keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat.
“Pemda harus tegas. Seluruh SPPG wajib memenuhi standar tersebut sebelum beroperasi penuh. Jika belum, sebaiknya dilakukan pembatasan operasional, sembari dipercepat pendampingannya agar segera memenuhi persyaratan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Yoga menegaskan sikap PDI Perjuangan yang tetap mendukung program-program pro rakyat.
Namun, dia mengingatkan bahwa pelaksanaannya tetap harus disertai standar kualitas dan pengawasan yang ketat.
“Evaluasi harus dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari pemilihan vendor, proses produksi, distribusi, hingga pengawasan di lapangan. Jangan sampai program yang baik justru menimbulkan risiko bagi masyarakat,” tandasnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.
Baca Juga: Ancam Tutup SPPG Salahi SOP, Empat Dapur MBG di Kota Kediri Belum Kantongi SLHS
Di antaranya melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh SPPG dan rantai distribusi MBG.
Kemudian, menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi standar keamanan pangan.
Selain itu, dia juga mendorong agar pengawasan diperketat dengan melibatkan dinas kesehatan dan pihak independen.
Tak hanya itu, edukasi dan pelatihan bagi penyedia makanan terkait standar higienitas juga dinilai penting. Termasuk penyediaan sistem pelaporan dan respons cepat jika kejadian serupa kembali terjadi.
“Harapan kami, langkah evaluasi ini bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program MBG benar-benar aman dan bermanfaat,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, pada 22 April lalu, kasus keracunan MBG menimpa 73 anak di Kota Kediri. Mereka mengeluhkan mual, muntah, hingga diare usai mengonsumsi menu MBG. Berdasar hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan, ditemukan bakteri Escherichia coli (E.coli) pada olahan ayam saus tiram.
Sedangkan pada Senin (27/4) lalu, giliran siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Atta’awun Kabupaten Kediri yang diduga keracunan makanan dari program Pusat tersebut. Siswa asal Desa Tugurejo, Ngasem itu mengeluhkan sakit perut, muntah, dan mencret setelah mengonsumsi menu ayam suwir. Imbas kejadian itu, dua SPPG penyalur MBG di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dihentikan sementara operasionalnya.
Editor : Andhika Attar AninditaSumber : Radar Kediri