KEDIRI, JP Radar Kedir– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri menyoroti kesiapan sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan jelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Hal itu berkaitan dengan persiapan di jenjang SD dan SMP yang akan digelar perdana tahun ini. Meski bersifat tidak wajib, dewan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memprioritaskan penyediaan fasilitas penunjang tes, terutama yang berbasis komputer.
Anggota DPRD Kota Kediri, Ashari, menjelaskan bahwa TKA ini berfungsi sebagai alat ukur objektif keberhasilan pembelajaran di sekolah.
"Selama ini, anak-anak tidak memiliki ujian yang secara khusus dirancang untuk mengukur capaian akademik dari proses belajar mengajar. TKA bisa menjadi tolok ukur baru," ujarnya.
Ia menduga, kebijakan pemerintah pusat menggelar TKA ini merupakan bagian dari uji coba dan evaluasi terhadap penerapan kurikulum pendidikan yang berbeda dari sebelumnya.
Tes ini dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata tentang kompetensi siswa di tingkat dasar dan menengah pertama.
Namun, Ashari mengakui bahwa tidak semua daerah, termasuk Kota Kediri, telah sepenuhnya siap menyambut kebijakan ini.
Kendala utama terletak pada kesiapan sarana prasarana penunjang, seperti laboratorium komputer dan perangkatnya, yang belum merata di semua sekolah.
Baca Juga: Evaluasi Hasil TKA SMA/SMK yang Rendah, Disdik Targetkan Rerata Nilai TKA 60
"Di Kota Kediri sendiri, dalam menunjang program itu, masih belum sepenuhnya siap. Ini harus menjadi perhatian bersama, kalau-kalau nanti diterapkan secara wajib," tegas anggota Komisi C yang membidangi pendidikan itu. Ia menekankan bahwa keterbatasan sarpras harus segera diatasi.
Meski menghadapi kendala kesiapan, Ashari mendorong agar sekolah-sekolah yang sudah memenuhi syarat tetap mengikuti pelaksanaan TKA. Partisipasi ini dianggap penting sebagai langkah awal dan bahan evaluasi.
"Yang siap kita ikutkan dulu. Supaya anak-anak punya pengalaman dan hasilnya bisa menjadi bahan evaluasi proses belajar mengajar," jelasnya.
Lebih lanjut, Ashari menegaskan bahwa hasil TKA tidak akan digunakan sebagai penentu kelulusan siswa.
Meski demikian, nilai dari tes ini diharapkan dapat memberikan peta kemampuan siswa yang lebih jelas dan terstandar, sesuatu yang dinilai masih kurang selama ini.
Untuk mengantisipasi kemungkinan TKA menjadi kebijakan wajib di masa depan, Ashari mendesak agar pemkot mulai memprioritaskan pemenuhan sarpras pendidikan dalam penyusunan anggaran tahun depan.
Menurutnya, komitmen politik dan finansial mutlak diperlukan.
"Saya kira, pemenuhan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas tahun depan," ujarnya. Ia menambahkan bahwa DPRD harus memahami kebutuhan ini agar dapat mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD.
Harapannya, dengan kesiapan anggaran dan sarana yang baik, Kota Kediri tidak hanya mampu mengikuti kebijakan pusat.
Tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menunjukkan kemampuannya dalam evaluasi pendidikan nasional.(ais/rq)
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel
Editor : Andhika Attar Anindita