KEDIRI, JP Radar Kediri – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri Sulistyo Budi memberikan beberapa catatan setelah penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri pada rapat paripurna (26/11). Dia memberikan catatan dengan meminta Pemkab Kediri lebih memaksimalkan pendapatan aslindaerah (PAD) dimana saat ini lebih dari 70 persen pendapatan APBD 2026 masih bersumber dari transfer pusat.
Menurutnya hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah. “Ini tentu kurang baik buat pemerintah daerah kedepan. Untuk itu dewan meminta agar Pemda lebih kreatif dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD),” ucapnya.
Terutama, lanjutnya, dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada, serta optimalisasi aset-aset daerah yang belum terkelola dengan baik. Kemudian, dibandingkan dengan APBD 2025, APBD 2026 ini mengalami penurunan hampir Rp 200 miliar.
Dia bersama dewan mengingatkan Pemda untuk tetap berkomitmen memenuhi ketentuan pemerintah pusat terkait dengan mandatory spanding di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.
Lalu, anggota fraksi PKS Kabupaten Kediri ini juga menyoroti sektor pendidikan. Dalam kegiatan reses beberapa waktu lalu, ditemui banyak sekolah baik negeri maupun swasta yang rusak dan tidak layak pakai. Ini jadi prioritas untuk revitalisasi.
Di samping kualitas tenaga pendidik juga harus terus ditingkatkan agar sekolah negeri tidak kalah bersaing dengan sekolah swasta. Juga terkait fenomena bullying di sekolah perlu diantisipasi sedini mungkin oleh dinas pendidikan agar kejadian fatal di beberapa kota bisa dicegah.
“Di sektor kesehatan, kita dorong pemda untuk menjadikan Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan, untuk itu fasilitasi harus lebih optimal, terutama untuk buka layanan 24 jam serta ketersediaan obat yang cukup di Puskesmas,” terang Budi.
Dia menambahkan untuk mengatasi angka pengangguran yang cukup tinggi, Pemda melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri diharapkan bisa memanfaatkan program dari pemerintah pusat. Yakni pengiriman tenaga terampil ke Korea dan Jepang. Serta mendorong pelaku usaha di Kediri untuk terlibat dalam program magang.
“Di samping program padat karya juga bisa digalakan lagi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Anwar Bahar Basalamah