“Tragedi (kerusuhan 30 Agustus) harus jadi refleksi bagi semua pihak. Baik pemerintah daerah maupun lembaga DPRD,” kata Ketua Fraksi Gabungan Nasdem Lutfi Mahmudiono membeber salah satu poin dalam PU fraksinya.
Lebih lanjut Lutfi menyebut, aksi anarkistis massa di gedung pemerintahan itu merupakan akumulasi jeritan hati masyarakat yang tidak lagi terdengar. “Aksi kekerasan itu merupakan tamparan keras yang harus kita renungkan bersama,” lanjutnya tentang kerusuhan yang menimbulkan kerugian sekitar Rp 160 miliar itu.
Tak hanya menghancurkan bangunan fisik, kerusuhan yang membuat 10 organisasi perangkat daerah (OPD) terdampak itu juga mengganggu pelayanan publik. Karenanya, dia mengajak pemkab dan DPRD melakukan refleksi. Di antaranya, meningkatkan kepekaan dalam mendengar dan menanggapi keluhan masyarakat.
“Ada pertanyaan mendasar, seberapa peka kita mendengar keluhan sebelum peristiwa pilu terjadi? Apakah jalur komunikasi yang kita buat benar-benar hidup atau hanya formalitas?” tanyanya meminta saluran komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat bisa lebih responsif.
Sehingga, laporan dan keluhan warga tidak hanya diterima secara administratif. Melainkan bisa segera ditindaklanjuti sampai tuntas. “Jangan sampai terjadi saling lempar tanggung jawab,” pesannya sembari meminta pemerintah menindaklanjuti usulan DPRD sebagai representasi masyarakat.
Dia juga mencontohkan beberapa persoalan di daerah yang belum selesai. Misalnya, konflik tanah di Desa Satak, Puncu dan di Kecamatan Ngancar yang berlarut-larut. Kemudian, pencemaran air yang menimpa belasan KK warga di Desa Plosolor, Plosoklaten yang juga belum tuntas.
Masalah-masalah tersebut menurutnya harus direspons dan diselesaikan dengan cepat. “Makanya kami (Fraksi Nasdem) mengajak pemerintah dan dewan menjadikan tragedi 30 Agustus sebagai titik balik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih manusiawi dan berkeadilan,” tandas Lutfi.
Menjawab PU Fraksi Nasdem, Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa mengatakan, pemkab sudah menyiapkan banyak kanal untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Bahkan, jika dulu masyarakat harus melapor secara berjenjang, kini ada wadah yang bisa menjangkau masyarakat dengan cepat.
Yakni lewat layanan pengaduan Halo MasBup 2.0. “Lewat layanan itu, pengaduan masyarakat tidak perlu lewat desa, naik ke kecamatan, baru ke pemkab. Tapi bisa langsung ditangani karena langsung terhubung dengan OPD terkait,” kata Dewi.
Baca Juga: DPC PPP Kabupaten Kediri Sepakat Akhiri Konflik Dualisme Kepemimpinan
Tidak hanya itu, menurut Dewi masing-masing OPD juga sudah menyiapkan kanal pengaduan di media sosial (medsos) masing-masing. Bahkan, saat ini menurut Dewi tidak sedikit masyarakat yang mengadu langsung dengan mengirim direct message ke Bupati Hanindhito Himawan Pramana dan dirinya. Pengaduan itu juga langsung direspons.
“Kami membuka banyak saluran untuk berinteraksi dengan masyarakat. Bagi yang belum bisa mengakses digital, pemkab sudah menegaskan kepada pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk memperbaiki pelayanan publiknya. Itu (pelayanan kepada masyarakat) jadi salah satu poin penilaian,” tandasnya sembari menyebut sudah banyak pengaduan masyarakat yang diselesaikan.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian