Juru Bicara Fraksi Gerindra Mujiyono menyampaikan, pendapatan daerah 2026 ditargetkan Rp 3,12 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 71 persennya masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah.
“Kemandirian fiskal masih lemah, karena kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri belum optimal,” ujarnya.
Karena itu, fraksi Gerindra mendorong perlu dilakukan penguatan peran BUMD untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan. Dan dilakukan digitalisasi pajak serta retribusi dan optimalisasi aset daerah.
Selain itu, Gerindra juga menyoroti belanja daerah. Mujiyono membeberkan, total belanja 2026 direncanakan Rp 3,32 triliun. Terdiri atas belanja operasi Rp 2,53 triliun belanja modal Rp 216 miliar, dan belanja transfer Rp 555,9 miliar. Adapun belanja tak terduga hanya Rp 15 miliar. “Kami meminta kejelasan alokasi masing-masing pos agar transparan dan akuntabel,” tegas Mujiyono.
Dia juga menyoroti alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang seharusnya minimal 40 persen dari total belanja.
“Fraksi Gerindra mendorong agar porsi belanja modal diprioritaskan karena berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Mujiyono menegaskan, perlunya efisiensi anggaran dan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan arah pembangunan daerah. “Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat,” tandasnya.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian