JP Radar Kediri – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan insentif Rp 2.000 per porsi dirancang demi menjaga akuntabilitas keuangan negara sekaligus memberikan kepastian usaha yang wajar bagi para mitra.
Ia menjelaskan, penataan skema tersebut berpijak pada prinsip efisiensi, keadilan, dan proporsionalitas. Tujuannya agar setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikonversikan secara optimal ke piring penerima manfaat.
“Intinya adalah efisiensi dan keadilan yang lebih proporsional. Kami ingin setiap rupiah APBN dikelola benar dan dikonversi menjadi MBG dengan tepat,” ujar Mas Dar, Senin (5/10).
Baca Juga: BGN Uji Coba MBG Prasmanan di 60 Titik Dapur, Disajikan Makanan Hangat Langsung di Kelas
Jaminan Usaha Tanpa Margin Berlebihan
Mas Dar memaparkan, besaran insentif perlu disesuaikan dengan kapasitas dapur, jumlah penerima, hingga modal yang dikeluarkan masing-masing mitra. Langkah ini penting agar tidak terjadi pembengkakan biaya ketika kapasitas riil suatu dapur tidak sebanding dengan insentif yang diterima.
Kendati demikian, ia memastikan para mitra tetap mengantongi margin keuntungan yang aman. Model bisnis MBG dinilai tidak sama dengan proyek komersial jangka pendek yang mengejar cuan fantastis dalam waktu cepat.
"Dengan insentif Rp 2.000, artinya ada jaminan keuntungan. Tidak bisa untung besar, tapi tidak rugi. Tidak bisa untung besar sekali, itu tidak boleh," tegasnya.
Ia menganalogikan MBG layaknya sektor utilitas yang beroperasi secara rutin setiap hari. Kendati pengembalian per transaksi tidak masif, volume kegiatan yang konstan memberikan kepastian jangka panjang bagi pelaku usaha.
"Mitra sudah keluar biaya dan membangun dapur. Kami pastikan mereka diperlakukan sebagai mitra sejati. Pasti tidak rugi, tetapi ya tidak bisa untung gede-gedean," imbuhnya.
Baca Juga: Pastikan Makanan MBG Aman Dikonsumsi, Kapolsek Kandat Ingatkan Karyawan SPPG Cegah Keracunan
Pembenahan Data "By Name, By Address"
Di luar aspek pembiayaan, BGN tengah memperketat validasi data penerima manfaat agar pelayanan di lapangan kian presisi. Pembaruan data berkala ini memastikan jumlah makanan yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) benar-benar akurat.
Melalui sistem by name, by address (BNBA), BGN dapat melacak progres kesehatan para siswa secara berkala sebelum dan sesudah menerima program MBG.
"Kami ingin BNBA-nya betul-betul valid karena mau melakukan tracing. Perkembangan anak-anak seperti Hasan, Budi, Ali, atau Siti sebelum dan sesudah menerima MBG harus terpantau," jelasnya.
Meski pembenahan tata kelola ini menuntut proses yang kompleks, Mas Dar menilai langkah tersebut wajib ditempuh demi mencegah persoalan di kemudian hari. BGN juga terus mengevaluasi aspek kapasitas, keamanan pangan, dan standar kelayakan di setiap dapur SPPG demi menjaga kualitas layanan tanpa kompromi.
Editor : Shinta Nurma Ababil