KOTA, JP Radar Kediri-Pemerintah Kota Kediri masih memiliki pekerjaan rumah (PR) mengentaskan balita stunting.
Meski angka prevalensi stunting di Kota Kediri menunjukkan tren penurunan, namun masih ada 718 anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang.
Merespons hal tersebut, pemkot menyiapkan berbagai upaya intervensi untuk menurunkan angka stunting.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan, pada semester pertama tahun 2026 ini, prevalensi stunting Kota Kediri tercatat 4,4 persen. Atau, setara 718 anak dari total 16.318 anak yang dijangkau.
Angka prevalensi itu menunjukkan tren penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat 4,6 persen.
“Pemerintah Kota Kediri akan terus berupaya menurunkan dan mencegah angka stunting. Kami sudah punya beberapa program, salah satunya PMT (pemberian makanan tambahan, Red),” ujar Vinanda, ditemui usai menghadiri rapat koordinasi percepatan penurunan stunting regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara secara daring dari Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Selasa (22/9).
Baca Juga: Dari Remaja untuk Generasi Sehat: IIK Bhakta Dorong Kecamatan Mojo Menuju Zero Waste Stunting
Selain itu, beberapa program untuk menurunkan angka stunting juga digelontor. Meliputi posyandu, MBG untuk kelompok bumil, busui, dan balita (3B), serta penyaluran bantuan beras melalui ATM beras.
“Jadi warga yang masuk kategori desil 1 sampai 4 dengan adanya program bantuan ATM beras ini, jadi upaya kami agar jangan sampai anak-anak kita terkena stunting,” lanjutnya.
Beberapa intervensi lain juga dilakukan lewat surat edaran pelaksanaan urban farming di masing-masing kantor pemerintahan hingga di tingkat kelurahan. Komoditas hasil urban farming itu nantinya akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat yang berada di desil 1.
Di luar itu, pengentasan stunting juga dilakukan dengan menghadirkan hunian yang layak. Yakni, melalui program rehabilitasi rumah tidak layak (RTLH).
“Stunting ini terjadi karena banyak faktor. Bukan hanya anaknya tidak mau makan. Tetapi salah satu faktornya adalah adanya rumah tidak layak huni seperti ventilasi kurang dan lain sebagainya, sehingga kondisi kesehatan ibunya sebelum hamil atau saat hamil juga menjadi faktor adanya stunting,” beber Vinanda.
Terkait kendala menurunkan angka stunting, diakuinya justru datang dari masa pra-kehamilan. Banyak pasangan yang menikah namun ternyata belum siap memiliki anak.
Dalam hal ini belum memahami persiapan yang harus dilakukan sebelum memiliki anak serta kebutuhan gizinya yang harus dipenuhi.
“Ini yang harus terus kita sosialisasikan agar nanti orang tua ketika hamil kondisinya sudah siap. Kemudian ketika hamil pun juga harus kita support. Artinya ketika mengandung, ada ibu dan anak yang gizinya harus dipenuhi,” tandasnya.
Selain itu, pernikahan dini juga masih menjadi tantangan dalam mengentaskan stunting. Karena itu, pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Pengadilan Agama Kota Kediri dan Kemenag Kota Kediri untuk menggencarkan edukasi tentang risiko pernikahan dini.
“Supaya nanti anak-anak yang mau menikah ini punya pemahaman dulu. Karena selama ini kita lihat, anak yang menikah di usia dini mereka belum punya pemahaman. Baik terkait persiapan kehamilan, persiapan menjadi orang tua,” ungkap Vinanda menyebut edukasi tersebut juga akan terus digencarkan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Salim Darmawan menambahkan, selama semester 1 awal 2026 ini, total ada 718 balita stunting.
Jumlah itu masih sama dengan tahun sebelumnya. Namun, karena bertambahnya jumlah balita yang dijangkau tahun ini, dengan jumlah yang sama, prevalensi tahun ini turun menjadi 4,4 persen.
“Melalui penandatanganan ini, menegaskan komitmen seluruh kepala daerah untuk sama-sama mengerahkan sumber daya untuk menurunkan stunting,” kata Salim.
Menurutnya, angka prevalensi stunting Kota Kediri tahun ini masih jauh di bawah target nasional yang berada di angka 18,8 persen. Adapun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), angka prevalensi stunting Kota Kediri tahun ini ditargetkan tak lebih dari 17,5 persen. (ais/ut)
Editor : Ayu Ismawati
Sumber : Radar Kediri