KEDIRI, JP Radar Kediri- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi.
Di Kota Kediri, bahkan selama enam bulan awal 2026 sudah ada puluhan kasus yang terdata. Temuan itu juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi menyebut pemicu utama hal itu tak lepas dari faktor ekonomi.
Karena itu sangat penting dilakukan penguatan ekonomi sebagai salah satu upaya penanggulangan.
Baca Juga: Perempuan dan Anak Muda di Barisan Depan Partai, Strategi PDIP Kota Kediri Jalankan Regenerasi
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri dr Muhammad Fajri Mubasysyir mengatakan, selama Januari – Juni 2026, sudah ada 49 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat di Kota Kediri.
Jumlah itu termasuk tinggi. Sebab, selama 2025 hanya ada 18 kasus yang ditangani UPT PPA Kota Kediri.
“Kebanyakan kekerasan fisik, kemudian seksual. Bullying juga masih ada,” ungkap Fajri.
Temuan itupun menjadi catatan serius bagi Pemkot Kediri. Untuk itu, pihaknya mulai melakukan upaya mitigasi.
Di antaranya dengan menjangkau masing-masing kelurahan dan sekolah. Fajri menjelaskan, mitigasi yang dilakukan pihaknya ini berfokus pada keluarga rentan.
“Jadi kami sedang mendata keluarga rentan yang ada di Kota Kediri. Ada beberapa indikator-indikator yang mungkin nanti bisa mengarah pada kemungkinan terjadi kekerasan, itu yang kami lakukan mitigasi,” terangnya.
Keluarga rentan yang dimaksud di antaranya seperti rentan ekonomi karena dari keluarga tidak mampu. Atau, anak-anak yang ditinggalkan orang tua untuk bekerja di luar kota atau luar negeri.
Jika ditemukan seperti itu, Pemkot Kediri melalui Satgas PPA akan mendatangi keluarga tersebut untuk diberikan edukasi dan pendampingan.
“Mitigasi ini kami masih terus jalan, berproses. Kami juga kerja sama dengan Kominfo untuk memilah-milah. Harapannya tahun ini kami sudah bisa menghasilkan data yang riil tentang keluarga rentan yang memang berisiko terjadi kekerasan,” tandas Fajri.
Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dibenarkan Kementerian PPPA. Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, 2 per 3 penduduk Indonesia adalah anak-anak.
Dan dari hasil survei KemenPPPA, terungkap bahwa 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan di dalam hidupnya.
“Kekerasan terbanyak adalah kekerasan emosional. Karena anak-anak sekarang berbeda dengan kita waktu kecil. Anak sekarang kalau dinasehati dengan nada tinggi, itu sudah dianggap kekerasan,” katanya, saat mengunjungi Kelompok Wanita Tani (KWT) Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Minggu siang (21/6).
Masih berdasar hasil survei yang dia paparkan, 1 dari 4 perempuan disebut pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.
Bentuk kekerasan paling tinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Disusul kekerasan seksual dan kekerasan emosional.
Baca Juga: Terpidana Kekerasan Balita Ngronggo Dilayar ke Blitar, Ini Alasannya!
“Jadi KDRT terbesar dan itu terjadi di dalam rumah. Ruang yang seharusnya jadi tempat aman bagi perempuan,” sambungnya.
Dari beberapa faktor pemicu, Arifatul menyebut faktor ekonomi jadi penyebab utama. Maka dari itu, menurutnya penguatan ekonomi menurutnya penting dilakukan.
“Yang bisa kita lakukan, menanam tanaman di sekitar rumah. Itu juga faktor ekonomi,” tandasnya.
Editor : Ayu Ismawati