KEDIRI, JP Radar Kediri–Pembahasan proyek flyover Mengkreng makin mengerucut. Tiga pemerintah daerah (pemda) telah bertemu langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 25 Mei lalu untuk memaparkan rencana pembangunan jalan layang.
Hasilnya, pusat siap meng-cover pembangunan fisik. Sedangkan pemda harus menangani pembebasan lahannya.
Untuk diketahui, pertemuan di Jakarta tersebut dihadiri Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Bupati Jombang Warsubi, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Kediri. Sebab, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berhalangan hadir.
Kabid Infrastruktur Bappeda Kabupaten Kediri Imam Malik mengatakan, dalam audiensi itu Pemerintah Pusat menyatakan siap membantu pembangunan fisik jalan layang. Namun, daerah diminta berkontribusi dengan menyediakan lahannya.
“Pemerintah Pusat pada prinsipnya siap membiayai konstruksi. Hanya saja, daerah diharapkan menyiapkan kebutuhan lahannya terlebih dahulu. Intinya kemarin disampaikan pusat siap membangun konstruksinya selama lahan disiapkan daerah,” ungkap pria yang akrab disapa Malik itu.
Berdasar pembahasan dengan kementerian, lanjut Malik, setidaknya ada tiga alternatif penanganan yang ditawarkan.
Namun, opsi pertama disebut paling memungkinkan untuk dipilih. Skema tersebut dinilai paling efektif mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi di kawasan Mengkreng dan jalur menuju Kertosono.
Opsi tersebut membutuhkan anggaran yang paling kecil. Yakni Rp 1,311 triliun. “Untuk alternatif II itu Rp 1,4 triliun, dan opsi III Rp 1,312 triliun,” lanjutnya.
Sesuai dengan pemaparan kementerian, opsi ini juga dinilai punya kelebihan lebih banyak. Misalnya, kebutuhan lahan yang paling kecil sehingga risiko sosial dan pembebasan lahan dapat terkendali.
Selanjutnya, konstruksi dapat dilakukan bertahap.
Serta tidak terdapat area yang terisolasi. “Kekurangannya hanya satu. Terdapat risiko gangguan konstruksi terhadap lalu lintas kereta api. Sehingga akan dilakukan koordinasi tindak lanjut dengan DJKA,” jelas Malik.
Alternatif pertama yang diajukan ke Kementerian PU mencakup pembangunan dua flyover sekaligus. Serta duplikasi Jembatan Kertosono.
Artinya, selain membangun jalan layang di titik Mengkreng, penanganan juga dilakukan di sisi timur agar kemacetan tidak hanya berpindah lokasi.
“Kalau hanya satu flyover percuma. Misalnya yang di Mengkreng lancar tapi di timur tetap macet ya sama saja. Karena itu kemungkinan besar yang dipilih opsi pertama,” tuturnya.
Selain dua flyover, nantinya juga akan dibangun jembatan baru berdampingan dengan Jembatan Kertosono.
Terkait kebutuhan pembebasan lahan, menurut Malik tiga pemda akan melakukan audiensi dengan Pemprov Jatim.
Sebab, kondisi fiskal daerah saat ini cukup berat. Karenanya, mereka berupaya mencari dukungan pembiayaan pembebasan lahan. “Harapannya nanti provinsi juga ikut membantu terkait lahannya,” tambahnya.
Flyover Rp 1,311 Triliun:
- Flyover KA JPL 303 A (Mengkreng) Rp 608,9 miliar
- Flyover KA JPL 83 Rp 343,5 miliar
- Duplikasi Jembatan Brantas Rp 106,9 miliar
- Kebutuhan Lahan 56.558 m2 Rp 283 miliar