JP Radar Kediri–Seperti halnya Pemkot Kediri, Pemkab Kediri juga mulai melakukan penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat (SR).
Dari total 270 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang dibutuhkan, ada sekitar 86 ribu anak di Bumi Panjalu yang sesuai aturan layak bersekolah di sana.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Kediri menyebutkan, di Kabupaten Kediri total ada 86.587 anak yang masuk desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri Subur Widono melalui Sekretaris Dinsos Kabupaten Kediri Ariyanto mengatakan, dari puluhan ribu anak tersebut, 39.410 anak masuk desil 1, dan 47.177 lainnya kategori desil 2.
Meski ada puluhan ribu anak yang bisa masuk ke SR, menurut Ari anak yang akan mengenyam pendidikan di SR disesuaikan dengan hasil penjangkauan lapangan.
"Yang diprioritaskan memang desil 1 dulu. Tapi tetap harus ada penjaringan,” lanjutnya ditemui di kantor Dinsos Kabupaten Kediri kemarin.
Baca Juga: Progres Bangunan Sekolah Rakyat Kota Kediri Baru 40 Persen, Dinsos Mulai Mendata Calon Siswa
Ari menegaskan, penjangkauan atau verifikasi lapangan dilakukan bersama
Badan Pusat Statistik (BPS) dan pendamping sosial.
Mereka turun melakukan home visit untuk melakukan pemrofilan calon siswa yang dinilai layak masuk SR.
Pemrofilan, jelas Ari, dilakukan satu per satu sesuai indikator yang ditentukan pemerintah.
Di antaranya mengecek kondisi keluarga calon siswa. Mulai kondisi rumah, pekerjaan orang tua, penghasilan keluarga, status kepemilikan rumah, hingga kondisi sosial lainnya.
“Nanti dibuat profiling satu-satu. Apakah rumahnya milik sendiri, ngontrak, sewa, atau numpang. Penghasilan orang tua berapa, kondisi keluarganya bagaimana, semua didata,” paparnya.
Hasil profil itu akan jadi dasar pemeringkatan calon siswa. Berdasar hasil penjangkauan sementara, diakui Ari jika ditemukan banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dia mencontohkan, ada anak yang masuk kategori desil 1 maupun 2, namun ternyata mereka sudah bersekolah di lembaga formal maupun pondok pesantren.
“Kenyataannya banyak yang sudah sekolah. Ada yang di pondok, ada yang sekolah umum,” bebernya.
Karenanya, pemerintah memprioritaskan anak dari keluarga miskin yang belum sekolah atau berpotensi putus sekolah.
Dinsos juga dilarang mengambil siswa yang saat ini masih aktif di lembaga pendidikan lain. Sehingga, diprioritaskan yang memang belum sekolah.
Sementara itu, selain faktor ekonomi, kesiapan siswa dan orang tua juga jadi penilaan penting.
Sebab, konsep SR menggunakan sistem boarding school atau asrama. Sehingga, tidak semua calon siswa maupun orang tua siap menjalani sistem tersebut.
“Ada yang anaknya mau tapi orang tuanya tidak berkenan. Ada juga orang tuanya mau tapi anaknya tidak siap. Jadi harus ada persetujuan kedua belah pihak,” tandasnya.
Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, setiap calon siswa nantinya diwajibkan membuat surat pernyataan bersama orang tua. Yakni terkait kesediaan mengikuti pendidikan sistem asrama.
Dinsos menargetkan penjangkauan bisa selesai lebih cepat. Meski penetapan calon siswa paling lambat dilakukan pada minggu keempat Juni, dinsos berharap proses penjangkauan bisa selesai pada minggu pertama atau kedua Juni.
Baca Juga: Kebut Proyek Sekolah Rakyat Kota Kediri, Dinsos Proses Pengurusan Hibah ke Pemerintah Pusat
“Kalau datanya cepat terkumpul bisa lebih maju. Tapi target paling lambat minggu keempat Juni sudah ada penetapan calon siswa,” ujarnya.
Untuk diketahui, dengan potensi anak yang mencapai puluhan ribu, SR Kabupaten Kediri memang hanya mendapat pagu 270 siswa.
Di tiap jenjang ada tiga rombongan belajar (rombel), dengan masing-masing rombel sebanyak 30 anak.
Meski pagunya masih di bawah 300, jumlah kuota yang diterima Kabupaten Kediri tahun ini tetap lebih besar dibanding kelas rintisan. Sebelumnya, tiap rombel hanya ada 25 siswa.
Ari menegaskan, jumlah siswa miskin yang ada di Kabupaten Kediri lebih banyak lagi. Selain yang bersekolah di SR, pemkab menyiapkan berbagai jenis beasiswa untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu tersebut.
Mulai bantuan pendidikan dari dinas pendidikan. Kemudian, program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), boarding school Pemkab Kediri, hingga berbagai beasiswa lain di tingkat SMA maupun perguruan tinggi.
“Banyak juga yang sudah dibantu beasiswa di sekolah lain. Jadi tidak semua data desil itu harus masuk SR,” urainya.
Editor : Mahfud