KABUPATEN, JP Radar Kediri-Akhir pekan kemarin (4/4), kompleks kantor Pemkab Kediri di Katang justru ramai. Ribuan aparatur sipil negara (ASN) berkumpul di halaman belakang mengikuti tasyakuran Hari Jadi ke-1.222 Kabupaten Kediri.
Dalam acara yang juga diisi halalbihalal itu, Bupati Hanindhito Himawan Pramana mengajak para pegawai untuk bangkit.
Pemilihan lokasi tasyakuran di lapangan belakang kantor pemkab kemarin menurutnya bukan tanpa alasan. Melainkan untuk mengajak para pegawai melihat proses rehabilitasi gedung yang progresnya positif.
Kembali berdirinya gedung-gedung yang terbakar habis pada akhir Agustus 2025 lalu itu, menurut Dhito jadi simbol semangat yang ingin dikobarkan kepada jajarannya dan masyarakat.
“Supaya orang-orang yang mau bersilaturahmi bisa melihat kondisi pemkab yang hari ini saya rasa sudah semakin baik. Dari bangunan juga sudah kembali berdiri, semangat kami juga terus berdiri,” kata Dhito bersemangat.
Baca Juga: Dhito Wanti-Wanti Pegawai untuk Jauhi Korupsi saat Lantik Ratusan CPNS, Minta Bekerja dengan Tulus
Sebagai kabupaten tertua ketiga di Indonesia, Dhito bersyukur Kabupaten Kediri bisa tetap jadi wilayah yang masyarakatnya guyub dan rukun. Dalam acara kemarin juga dibacakan kembali Prasasti Harinjing yang jadi tonggak lahirnya Kabupaten Kediri.
Selebihnya, untuk menunjukkan kesuburan Bumi Panjalu, kemarin Dhito juga membagikan hasil bumi yang secara simbolis diserahkan kepada Wakil Bupati (Wabup) Dewi Mariya Ulfa. Setelah itu, barulah tumpeng hasil bumi Kediri itu dibagikan kepada tamu yang hadir.
Dhito berharap, momentum kemarin juga jadi sarana memperkuat kebersamaan antar-jajaran ASN pemkab. Apalagi, dalam waktu dekat mereka juga dihadapkan pada kebijakan baru berupa work from home (WFH).
Evaluasi WFH, Kaji Penambahan Spot Car Free Day
Ditemui usai tasyakuran dan halalbihalal, Dhito mengaku sudah melakukan penghitungan terkait rencana WFH. Selebihnya, pemkab akan mengkaji pelaksanaannya.
“Kata kunci WFH itu kan sebenarnya efisiensi penggunaan BBM. Kalau kita tetapkan di Jumat, sejauh mana efisiennya? Itu akan kami lihat dulu. Kemungkinan kami akan ikut Pemerintah Pusat untuk WFH di hari Jumat,” terang Dhito.
Untuk memastikan apakah dampaknya signifikan, pemkab juga akan mengevaluasi rutin setiap 2 minggu hingga sebulan sekali. Jika tak berdampak signifikan pada pengurangan konsumsi BBM, pemkab akan konsultasi lagi ke Kemendagri.
“Selain itu, dalam surat edaran diminta untuk menambah jumlah ruas car free day. Ini yang juga kami pertimbangkan,” tandasnya.
Orang nomor satu di Pemkab Kediri itu mencontohkan, opsi ruas car free day ada di Simpang Lima Gumul (SLG), Pare, hingga Ngadiluwih di Kediri bagian selatan.
“Kalau di SLG ruas car free day ditambah, orang otomatis semakin ramai. Yang dari Plosoklaten menuju ke situ atau yang dari Ngasem, apakah jalan kaki? Khawatirnya nanti naik kendaraan bermotor juga. Jadinya tidak mengurangi penggunaan BBM. Ini sedang kami rumuskan terus,” sambungnya.
Sedangkan untuk perjalanan dinas, Dhito memastikan perjalanan dinas dalam negeri akan disesuaikan. Adapun untuk perjalanan dinas luar negeri, pemkab—lanjut Dhito—tidak pernah menggunakan keuangan negara untuk hal tersebut.
“Kalau dalam negeri, kami akan lihat lagi penyesuaian-penyesuaiannya. Dan kami pun sudah melakukan ini dari awal tahun 2026 untuk efisiensi,” tandasnya. (ais/ut)
Editor : Andhika Attar Anindita