KEDIRI, JP Radar Kediri– Keberadaan pickup point atau titik antar-jemput ojek online (ojol) di fasilitas transportasi umum cukup vital.
Terlebih, Kediri telah memiliki beragam sarana transportasi. Mulai dari terminal, stasiun, hingga bandara.
Meski terkesan sepele namun keberadaan pickup point sangat penting bagi masyarakat. Terutama mereka yang tidak membawa kendaraan pribadi.
Di kota-kota besar, keberadaan titik penjemputan terbukti sangat memudahkan pengguna layanan.
Di Bandara Internasional Dhoho Kediri, sudah terdapat pickup point. Hanya saja, diperuntukkan bagi armada roda empat.
Sedangkan ojol roda dua belum tersedia. “Untuk Gojek dan Maxim ada counter-nya di Bandara Dhoho,” ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Dhoho Kediri Rahmat Yoni Saputra.
Sayangnya, hal serupa tidak berlaku di terminal dan stasiun. Kondisi itu berbeda dengan kota besar seperti Surabaya.
Di sana, pengelola sudah menyediakan area khusus bagi penjemputan dan penurunan penumpang ojol.
Hal ini memudahkan pengguna aplikasi ojol. Seperti Gojek dan Grab. Contohnya di Terminal Bungurasih dan Stasiun Wonokromo.
Ini memudahkan penumpang untuk mengakses transportasi lanjutan. Masyarakat jadi tidak perlu berjalan jauh.
Di Stasiun Kediri, penumpang harus berjalan cukup jauh. Setidaknya menuju hingga sekitar Kimia Farma atau simpul Jalan Dhoho.
Kondisi itu dinilai tidak ramah bagi ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, maupun penumpang yang membawa balita.
“Di stasiun tidak ada begitu juga di terminal. Adapun untuk naik ojol harus berjalan jauh dahulu agar tidak terjadi gesekan dengan ojek konvensional,” jelas Ketua DPD (Dewan Presidium Daerah) GARDA (Gabungan Aksi Roda Dua) Jawa Timur Fikri Nurulhafid.
Menurut dia, keberadaan pickup point sejatinya juga selaras dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.
Pada Pasal 8 disebutkan bahwa pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan, dan menurunkan penumpang di tempat aman. Serta tidak mengganggu lalu lintas.
Dengan adanya pickup point maka hal itu akan mengakomodir aturan tersebut. Menurutnya, keberadaan titik antar-jemput itu bukan hanya soal kenyamanan.
Tetapi juga pemenuhan hak masyarakat pengguna transportasi online sesuai regulasi. Di sisi lain, hal tersebut juga melindungi pengemudi sebagai pekerja informal agar tidak terjerat pelanggaran lalu lintas.
Dengan adanya titik resmi, pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan tertib dan sesuai aturan. Untuk mewujudkannya, Fikri menyarankan Pemkot Kediri berkoordinasi dengan asosiasi ojol resmi, stakeholder terkait, serta masyarakat sekitar.
Perusahaan aplikasi juga wajib bekerja sama berdasarkan keputusan bersama. Sebagaimana praktik yang sudah diterapkan kota-kota besar.
Selain itu, literasi kepada masyarakat mengenai regulasi yang berlaku juga perlu diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Menurutnya, pickup point bisa diterapkan di berbagai fasilitas publik. Seperti rumah sakit, terminal, plaza, hingga lokasi yang rawan menimbulkan kemacetan.
Di Kediri, potensi terbesar berada di Stasiun Kediri yang kerap terjadi gesekan antara pengemudi online dan konvensional. Serta di terminal.
Sementara untuk bandara, potensi dinilai sangat baik jika operasional berjalan optimal dan jumlah penerbangan meningkat.
Namun demikian, warga Mojoroto itu mengingatkan agar ada pembinaan khusus bagi driver bandara. Serta penyesuaian biaya operasional yang dibebankan.
“Pemerintah pada saat ini harus memberikan diskresi kepada pengemudi bandara selama bandara belum beroperasi sebagaimana semestinya. Terutama terhadap pengemudi asli Kediri,” tandas pria yang sudah bergabung ojol sejak 2015 itu.
Editor : Andhika Attar Anindita