Kemarin Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Kediri memanggil tujuh pengelola dapur MBG tersebut.
Mereka diminta untuk menyelesaikan pengurusan SLHS untuk memastikan menu yang didistribusikan sudah memenuhi syarat.
Ketua Satgas MBG Kota Kediri M. Ferry Djatmiko mengatakan, berdasarkan pertemuan kemarin ada beberapa hal yang membuat pengurusan SLHS tujuh SPPG itu belum tuntas.
“Kendalanya mungkin kurang disiplin yang ngurusi , perlu kita dorong. Kami ingatkan terus,” ujar pria yang juga Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kediri itu.
Ferry menegaskan, Pemkot Kediri dan satgas MBG akan tetap memfasilitasi pengajuan SLHS. Oleh karena itu, dia mendorong agar pengelola dapur MBG bisa segera melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
Sebab, meski SLHS belum terbit mereka sudah mengajukan dan sekarang sedang dalam proses pengurusan.
Baca Juga: Kapolresta Kediri Kota Wanti-Wanti Menu MBG Harus Aman, Ini Yang Akan Dilakukan
“Kami minta segera melengkapi dokumen persyaratan untuk SLHS. Itu bisa masuk tata kelolanya MBG untuk segera dilengkapi,” tandas Ferry.
Pria yang secara definitif menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri itu menyebut, sebenarnya tidak ada kendala berarti dalam proses.
Hanya saja, ada beberapa SPPG yang memang mendapat masukan perbaikan dari dinas kesehatan.
"Kemarin ada yang kami minta dilengkapi. Tapi ya sudah ditindaklanjuti dan dilengkapi oleh SPPG. Misal ada yang kurang alat pengering, contohnya seperti itu," beber Ferry.
Baca Juga: Libur Sekolah, Penyaluran MBG di Kota Kediri Tetap Berjalan
Terpisah, Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Kediri Armeityansyah membenarkan terkait SLHS yang sudah dikirimkan oleh seluruh SPPG.
Mereka sudah mengurus SLHS ke dinas kesehatan. Namun, beberapa SPPG memang diminta melengkapi persyaratan.
“Masih ada yang perlu proses pelatihan penjamah makanan kembali karena beberapa lawan bergantian selama proses pengajuan terakhir,” tutur pria yang akrab disapa Ian itu.
Penggantian relawan, lanjut Ian, paling banyak terjadi di akhir tahun 2025 lalu. Sehingga, penerbitan SLHS pun harus menunggu tahapan itu selesai dilakukan.
Baca Juga: Wah! Pegawai SPPG Berpeluang Diangkat PPPK, Perpres MBG 2025 Sudah Terbit
Seperti diberitakan, dari total 35 SPPG yang beroperasi di Kota Kediri, ada tujuh SPPG yang belum mengantongi SLHS.
Dokumen itu tidak hanya menjadi syarat operasional satuan pelayanan penyediaan gizi (SPPG). Melainkan juga jadi jaminan keamanan dan kebersihan dapur serta produk MBG.
Untuk bisa mendapatkan dokumen tersebut, dapur MBG harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari pemeriksaan kesehatan lingkungan (IKL) oleh dinas kesehatan, uji laboratorium sampel pangan, hingga pelatihan penjamah makanan. (ais/ut)
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian