KEDIRI, JP Radar Kediri- Harapan warga Kediri Raya terhubung dengan wilayah lain melalui Trans Jatim tahun depan seperti pupus.
Kondisi fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi penyebabnya. Cekaknya anggaran membuat ekspansi moda transportasi itu tak bisa dilakukan pada tahun 2026.
Termasuk rencana penambahan koridor di Kediri Raya belum bisa terealisasi tahun depan.
“Sepertinya belum bisa masuk di Kediri Raya pada tahun 2026,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Arif, saat dikonfirmasi melalui telepon kemarin.
Baca Juga: Kota Kediri Siap Jadi Rute Trans Jatim, Angkot atau Bus Satria Bisa Jadi Feeder
Menurut pemikiran yang biasa diterima Pipin tersebut, layanan Trans Jatim memang memberikan manfaat bagi masyarakat. Tak terkecuali bagi warga Kediri Raya.
Wajar bila mereka berharap bisa menikmati layanan transportasi umum murah tersebut.
Sayang sekali, wacana perluasan layanan belum bisa terealisasi tahun depan. Bermanfaat dari efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur 8 itu mengungkapkan, anggaran operasional Trans Jatim sebelumnya pada tahun 2025 mencapai Rp 218 miliar.
Mencakup tujuh koridor di wilayah aglomerasi Gerbangkertasusila, serta satu koridor di Malang Raya.
"Nah, di tahun 2026 itu, pagu indikatifnya memang masih sedikit. Bahkan di bawah APBD 2025. Ada sekitar Rp 156,4 miliar. Padahal kebutuhannya adalah Rp 259 miliar," bebernya.
Baca Juga: Segini Anggaran yang Digelontorkan Pemkot Kota Kediri untuk Operasional Bus Satria
Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jatim bersama Komisi D DPRD Jatim berupaya tetap dapat memenuhi kebutuhan minimum itu pada anggaran tahun 2026. Hanya saja, dipastikan belum ada perluasan layanan tahun depan.
"Karena itu hanya cukup untuk operasional tujuh koridor yang ada di Gerbangkartasusila. Jumlah armada mencapai 137 bus reguler, 13 bus mewah, dan menambah satu koridor lagi di Malang. Jadi tidak ada penambahan koridor baru di tahun 2026. kecuali di APBD 2026, pada saat perubahan, kemudian ada tambahan," urai halus dari Partai Nasdem itu.
Baca Juga: Fakta Penting Sebenarnya Bus Satria bagi Warga Kota Kediri?
Terlepas dari itu, DPRD Provinsi Jatim mendorong agar Trans Jatim bisa dihadirkan di seluruh badan koordinasi wilayah (bakorwil). Kajian pun sudah dilakukan di sejumlah wilayah, termasuk di Kediri Raya.
Hasilnya, banyak masyarakat yang memang membutuhkan opsi transportasi umum yang saat ini hanya dibanderol tarif Rp 5 ribu untuk umum itu.
“Yang paling siap setelah Malang itu adalah Madiun, baru Kediri,” tandasnya.
Hal serupa disampaikan anggota DPRD Jawa Timur Wara Sundari Renny Pramana. Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku terus mengawal dan mendorong wacana itu bisa terealisasi.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan akses transportasi umum yang layak dengan tarif yang relatif terjangkau.
“Ketika survei, Kediri juga termasuk yang membutuhkan dan layanan ini memang diperlukan oleh masyarakat. Karena di Kediri belum ada juga,” ujar politisi yang akrab disapa Renny itu. Dia berharap, wacara itu bisa segera terealisasi di Kediri Raya.
Seperti diberitakan, isu perluasan layanan Trans Jatim sempat banyak diperbincangkan. Salah satunya di Kota Kediri yang juga menerima tawaran sebagai daerah operasional yang terhubung dengan beberapa wilayah di Jawa Timur.
Menyikapi wacana itu, Pemerintah Kota Kediri menyatakan kesiapannya. Mereka menyambut baik rencana itu.
Jika beroperasi di Kota Kediri, angkutan umum yang sudah ada seperti Bus Satria maupun angkot bisa menjadi angkutan feeder untuk menunjang layanan tersebut.
Editor : rekian