JP Radar Kediri-Kantor DPRD Kota Kediri dipastikan pindah ke Jl Kapten Tendean, Kelurahan Singonegaran, Pesantren. Hal tersebut diketahui setelah Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyetujui pembangunan gedung wakil rakyat di lokasi yang baru.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri Endang Kartika Sari mengatakan, pembangunan gedung DPRD Kota Kediri akan ditangani langsung oleh Kementerian PU. Mulai dari anggaran, detail engineering design (DED), pengawasan, hingga konstruksinya.
“Nanti diupayakan DED-nya (pembangunan gedung dewan) dikerjakan di akhir tahun ini sampai dengan pertengahan tahun 2026 kemudian dilanjutkan langsung pembangunannya,” ujar Endang.
Sesuai rencana tersebut, proyek pembangunan bisa dimulai di tahun depan hingga pertengahan 2027. Terkait kebutuhan dana yang dianggarkan Kementerian PU, Endang mengatakan pihaknya belum mengetahui secara detail.
“Karena untuk perencanaannya juga belum. Nanti akan diawali dengan perencanaan DED dulu,” lanjut Endang.
Meski proyek ditangani pemerintah pusat, menurut Endang pemkot tetap melakukan beberapa tahapan persiapan. Di antaranya menyiapkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan meliputi dokumen analisa dampak lalu lintas (andalalin), dokumen lingkungan, hingga pematangan lahan untuk pembangunan gedung.
“Daerah harus menyiapkan dokumen-dokumen itu,” ungkap Endang sembari menyebut persiapan dokumen sudah selesai.
Saat ini PUPR tinggal memproses pematangan lahan yang direncanakan pada awal 2026 mendatang. Sehingga, Kementerian PU tinggal membangun gedung saja tanpa persiapan pematangan lahan.
Dalam tahap pematangan lahan, Endang menegaskan PUPR akan membersihkan lahan dari vegetasi. Kemudian, mengukur ulang, penyesuaian kontur tanah, pemadatan, dan persiapan lainnya.
“Dokumen-dokumen Insya Allah sudah selesai. Hanya kami masih menganggarkan untuk pematangan lahan di awal 2026,” beber Endang menyebut Pemkot Kediri menganggarkan dana sekitar Rp 500 juta untuk pematangan lahan di sana.
Untuk diketahui, dewan akan menempati lahan milik Pemkot Kediri seluas 5,8 hektare di sana. Aset yang berada di dekat RSUD Gambiran itu saat ini masih berupa lahan kosong. Sekelilingnya ditutup dengan pagar dari seng.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus mengaku belum mendapat informasi lebih lanjut dari Kementerian PU. Sebelumnya, dewan mengusulkan agar gedung DPRD Kota Kediri direlokasi di tempat baru. Menimbang kondisi gedung lama yang dianggap terlalu sempit. Sehingga perlu dipindah ke lokasi baru yang lebih representatif.
“Kalau itu (usulan relokasi gedung dewan, Red) sudah kami sampaikan kepada kementerian,” ujar Firdaus.
Terkait kebutuhan anggaran pembangunan gedung baru, perempuan yang akrab disapa Ido itu juga belum bisa memastikan. Sebab, menurutnya pembahasan APBN 2026 juga belum selesai di DPR RI.
“Kalau kita menggunakan anggaran pusat, dalam hal ini APBN, berarti kan harus menunggu semua selesai baru kemudian itu nanti akan disampaikan kepada kami,” tandas Ido.
Seperti diberitakan, gedung DPRD Kota Kediri yang berada di Jl Mayor Bismo, Kelurahan Semampir, habis dilalap si jago merah imbas kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025 lalu. Tak hanya gedung DPRD Kota Kediri, massa juga membakar sejumlah gedung pemerintahan dan kantor polisi. Termasuk gedung DPRD Kabupaten Kediri dan sebagian perkantoran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Kediri. (*)
Editor : Mahfud