KEDIRI, JP Radar Kediri- Rencana penyisihan dana cadangan untuk Pilbup pada tahun anggaran 2026 mendapat sorotan.
Salah satunya dari Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kediri. Mengingat alokasinya yang mencapai sebesar Rp 30 miliar.
Anggota Fraksi Nasdem Sulistyo Budi menjelaskan bahwa penganggaran tersebut perlu disesuaikan dengan perubahan jadwal pelaksanaan pilkada.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2024, pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal tidak lagi boleh bersamaan. Bahkan harus diberi jeda waktu dua tahun.
“Artinya, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri baru akan dilaksanakan pada 2031. Bukan 2029,” ujar pria yang akrab disapa Budi tersebut.
Ia menilai penyisihan dana cadangan pada 2026 terlalu dini. Menurutnya, pemerintah daerah bisa mulai menabung untuk pilkada tiga tahun sebelum pelaksanaan. Bukan lima tahun sebelumnya.
“Kalau dana disisihkan terlalu cepat, itu berpotensi menjadi idle money yang mengendap lama tanpa memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” terang Budi.
Nasdem juga mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan sementara untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
Misalnya, belanja prioritas pembangunan daerah atau pengadaan peralatan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelayanan publik.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti belum adanya dasar hukum yang jelas untuk penggunaan dana cadangan tersebut.
“Belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mekanisme dana cadangan. Sementara, putusan MK Nomor 135 Tahun 2024 sendiri masih bersifat status quo,” imbuhnya.
Karena itu, Fraksi Nasdem menilai langkah yang paling tepat saat ini adalah menunda penyisihan dana cadangan tersebut. Hingga regulasi dan jadwal pilkada benar-benar pasti.
Editor : Andhika Attar Anindita