Nasional Kediri Raya Sports Ekonomi Bisnis Pendidikan Lifestyle Khazanah Opini Seni & Budaya RK Institute Portal Kampus Internasional

DPRD Kabupaten Kediri Perketat Pengawasan MBG, Cegah Keracunan dan Makanan Basi

Muhamad Asad Muhamiyus Sidqi • Kamis, 23 Oktober 2025 | 12:37 WIB

MBG: Seorang siswa membawa ompreng tempat makan bergizi gratis.
MBG: Seorang siswa membawa ompreng tempat makan bergizi gratis.
KEDIRI, JP Radar Kediri- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah daerah mendapat sorotan DPRD Kabupaten Kediri. Anggota DPRD Kabupaten Kediri Sulistyo Budi menilai program tersebut punya dampak luas. Khususnya bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan dengan baik dan terukur.

Menurutnya, program MBG terbukti berhasil di lebih dari 140 negara. Selain mampu meningkatkan hasil belajar dan kesehatan nutrisi anak, program serupa juga berdampak positif terhadap pertanian dan ekonomi lokal.

“MBG mampu meningkatkan semangat ke sekolah, prestasi belajar, serta membuka peluang kerja di tingkat daerah,” ujarnya.

Namun, Budi menegaskan pelaksanaan MBG di Kabupaten Kediri harus dipastikan berjalan dengan pengawasan ketat. Dia meminta agar angka kasus seperti makanan basi, keracunan, atau makanan rusak bisa ditekan seminimal mungkin.

“Targetnya harus zero kasus. Kalaupun tidak bisa nol, angka maksimal tidak boleh lebih dari satu persen,” ucapnya.

Dia menyoroti bahwa secara nasional, tingkat kasus dalam program serupa masih cukup tinggi. Berdasarkan data, Indonesia mencatat sekitar 5,6 kasus per miliaran porsi, jauh lebih besar dibandingkan Jepang yang hanya 0,8 persen, Amerika Serikat 0,07 persen, dan negara-negara Uni Eropa sekitar 1,1 persen.

“Angka ini menunjukkan kita masih perlu pembenahan besar dalam aspek pengawasan dan kualitas bahan pangan,” tambahnya.

Untuk itu, Sulistyo mengusulkan sejumlah langkah perbaikan agar pelaksanaan program MBG di Kediri berjalan optimal. Salah satunya dengan membentuk Komite MBG di tingkat kecamatan yang melibatkan sekolah, wali murid, ahli gizi, penyuluh kesehatan, dan tokoh masyarakat.

“Model desentralistik dapur berbasis sekolah juga penting agar pengawasan lebih dekat dan efisien,” terangnya.

Selain itu, dia menilai perlu adanya kerja sama dengan lembaga profesional seperti Dinas Kesehatan dalam pendampingan teknis pelaksanaan MBG.

Dia juga meminta agar kemampuan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dihitung dengan cermat agar pelayanan tidak melebihi kapasitas.

“Yang terpenting, BGN harus berkomitmen kepada masyarakat untuk menghadirkan MBG yang benar-benar berkualitas,” tegasnya.

Untuk mendapatkan berita- berita terkini  Jawa Pos  Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.

Editor : rekian
#keracunan #makanan basi #Pengawasan MBG #dprd kabupaten kediri #ekonomi lokal