KEDIRI, JP Radar Kediri– Proses perbaikan gedung Bupati dan Sekda Kabupaten Kediri yang rusak akibat kerusuhan terus dikebut.
Baru-baru ini, tim Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan peninjauan detil bangunan. Meliputi tata letak ruangan, sistem keamanan, hingga fasilitas penunjang lain.
“Kami dimintai pusat terkait layout ruangannya nanti seperti apa. Kami menyesuaikan dengan kebutuhan karena akan disesuaikan dengan jumlah pegawai, luas ruangan, dan sebagainya,” jelas Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama.
Menurut Irwan, saat ini prosesnya masih dalam tahap peninjauan dan pembersihan sisa-sisa kerusakan akibat kebakaran.
Tim juga melakukan pemeriksaan detail teknis. Mulai dari posisi septic tank, sistem air, hingga jumlah sumur yang ada di area kompleks.
“Sementara mereka juga membersihkan dampak kebakaran. Termasuk ada pertanyaan, septic tank-nya di mana, jumlahnya berapa. Itu yang dibahas untuk menentukan layout,” terang Irwan.
Selain itu, perencanaan juga akan mencakup penambahan sistem keamanan gedung. Seperti hydrant dan sistem semprotan air otomatis untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa depan.
“Nanti juga ditentukan tandonnya di mana, jadi perlu ngecek sama teman-teman bagian umum,” ucapnya.
Dia menyebut, proyek perbaikan dua gedung utama pemerintahan itu tetap akan mulai dikerjakan tahun ini. Akhir tahun ini tetap akan dikerjakan. Nanti dilanjutkan di 2026.
“Kalau infonya seperti itu. Nanti konsepnya juga multiyear tapi kayaknya tetap dimulai tahun ini,” ungkap Irwan.
Minggu depan pihaknya menargetkan keputusan akhir mengenai desain dalam gedung sudah rampung.
“Kalau yang gedung Pemda yang terdampak dan dibenahi PU pusat itu kan ya cuma perlu dibersihkan. Terus dicek, nanti fasadnya dikasih tambahan baru, aksesoris, apa gitu,” tandasnya.
Seperti diberitakan, pembangunan tiga gedung pemerintahan di Kabupaten Kediri yang rusak akibat kerusuhan 30 Agustus lalu selesai secara bertahap.
Gedung Bupati dan Sekda ditargetkan rampung pada akhir 2026 karena hanya memerlukan rehabilitasi. Bukan pembangunan dari awal.
Sementara itu, gedung DPRD akan dibangun mulai 2027 karena harus dirancang ulang dari nol. Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo memastikan bahwa pembangunan tiga gedung tersebut sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat.
Editor : Andhika Attar Anindita