Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah M Erfin Fatoni mengatakan, saat ini, pihaknya sedang memproses penghapusan aset. "Penghapusan aset alat-alat kantor dan gedung dewan yang akan dibangun ulang," jelas Erfin.
Dia mengatakan, bahwa proses appraisal sudah dilakukan. Saat ini, pihaknya masih menunggu nilai hasil appraisal itu. Targetnya, pekan depan bisa keluar.
"Bangunan dewan sudah diappraisal. Saat ini sedang menyusun berita acara untuk penghapusan. Desember targetnya," jelasnya.
Dia mengatakan, jika pemkab fokus melakukan penghapusan aset, pemerintah pusat juga sedang berproses terkait persiapan pembangunan. Dia mengatakan, sesuai dari yang disampaikan pemerintah pusat, pembangunan gedung bupati dan sekda ditargetkan selesai pada akhir 2026 nanti.
"Pembangunan direncanakan untuk gedung sekda itu selesai di September 2026. Gedung bupati sama dengan sekda, ditargetkan 2026, bulan 9 bisa selesai," jelasnya.
Dia mengatakan, untuk dua gedung itu bisa selesai cepat, karena tidak perlu dibangun mulai dari nol. Berbeda dengan gedung dewan yang harus dibangun dari awal. Menurutnya, untuk gedung dewan kemungkinan baru akan dibangun pada 2027.
Pasalnya, gedung DPRD butuh perencanaan dari awal. "Perencanaan itu pasti lelang, butuh waktu 6 bulan. Setelah itu biasanya baru tahun selanjutnya, gak mungkin dia multi years. Kayaknya dilakukan perencanaan 2026, pembangunan 2027," jelasnya.
Seperti diberitakan, sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut jika gedung dewan akan dirobohkan dan dibangun dari nol. Hal tersebut melihat kerusakan gedung yang tergolong parah.
Berikutnya, untuk gedung bupati dan gedung sekda hanya akan dilakukan rehab saja. Rehab dan pembangunan itu, menurut Dody akan dibiayai sepenuhnya oleh pusat. Walau demikian, pemkab juga harus mengeluarkan biaya untuk pengadaan aset yang hilang dan terbakar.
Untuk itu, pemkab menggeser anggaran belanja tidak terduga (BTT) ke SKPD terdampak. Besarannya Rp 3,395 miliar untuk pengadaan mebeler dan alat kantor untuk 10 SKPD.
Berikutnya Rp 1,2 miliar untuk penyekatan ruang kantor dinas terdampak yang dikerjakan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman (DPKP).
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian