KEDIRI, JP Radar Kediri- Pemkab Kediri bakal resmi menerapkan work from home (WFH) pada Rabu (3/9).
Hal itu dilakukan menindaklanjuti adanya ajakan aksi yang dilakukan di Surabaya. Untuk mengantisipasi adanya situasi yang tidak kondusif, ASN Pemkab Kediri diminta untuk tidak berkantor.
Walau demikian, untuk SKPD yang memiliki tugas pelayanan langsung, dipastikan tetap dibuka dan melakukan pelayanan.
Untuk diketahui, Sekretariat Daerah Pemkab Kediri menerbitkan surat edaran terkait antisipasi keamanan dan pengaturan kerja pegawai.
Dalam surat yang ditujukan pada inspektur, sekretaris DPRD, kepala badan, kepala dinas dan kepala bagian di Pemkab Kediri itu, diatur kaitannya antisipasi situasi yang tidak kondusif di lingkungan pemkab.
Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pegawai pemkab kaitannya adanya rencana aksi besar-besaran di Surabaya pada 3 September maka ASN pada perangkat daerah diminta melakukan tugas secara WFH.
Kecuali bagi pegawai pada unit kerja yang melaksanakan tugas pengamanan dan pelayanan langsung.
Sehingga, pelayanan tetap bisa berjalan. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Moh Solikin.
"Inggih (diterapkan WFH), namun sifatnya pilihan dan dikembalikan ke kepala OPD," terang Solikin saat dikonfirmasi.
Dia mengatakan, dilakukannya WFH ini sebagai antisipasi. Jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. "Antisipasi mawon mas," jelasnya.
Sementara itu, di Kabupaten Kediri sendiri, tidak ada kegiatan demo. Hal ini diungkapkan oleh Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji.
Dia memastikan bahwa tidak ada izin demo untuk Rabu (3/9). "Gak ada yang izin demo untuk besok mas," jelasnya.
Sejumlah aliansi masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi di beberapa wilayah. Salah satunya di Surabaya. Ditakutkan, adanya demo itu juga bisa menjalar ke Kabupaten Kediri.
Editor : Andhika Attar Anindita