KOTA, JP Radar Kediri-Kota Kediri masih memiliki pekerjaan rumah (PR) mengentaskan angka anak tidak sekolah (ATS).
Hingga tahun ini masih ada ratusan temuan anak putus sekolah. Mereka yang akan jadi sasaran untuk diajak kembali ke sekolah agar ATS bisa nol.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Menurutnya di Kota Kediri ATS harus bisa nol.
“Targetnya tentu harus nol (kasus). Sehingga tidak ada lagi anak putus sekolah di Kota Kediri,” ujarnya usai menyerahkan ijazah siswa program penyetaraan di aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan Kota Kediri kemarin.
Sedikitnya ada 250 siswa yang kemarin mewakili menerima ijazah penyetaraan di dinas pendidikan.
Tahun ini total ada 437 siswa yang menyelesaikan pendidikan penyetaraan. Mulai dari Paket A, Paket B, dan Paket C. Mayoritas merupakan masyarakat yang berusia di atas 24 tahun.
Meski sudah ada ratusan yang mengikuti program penyetaraan, ternyata masih ada ratusan yang putus sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri M. Anang Kurniawan mengatakan, sejak 2023 pihaknya berkolaborasi dengan seluruh kelurahan, hingga RT/RW mulai melakukan pendataan.
“Hasilnya didapati ada 1.548 orang dari rentang usia 7 – 50 tahun yang tidak atau belum tuntas menempuh pendidikan formal SD-SMA,” ujar Anang.
Setelah dilakukan pendampingan, hasilnya ada 977 warga yang kini aktif mengikuti kegiatan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Artinya, masih ada 571 warga lainnya yang belum mengikuti pendidikan penyetaraan.
“Sisanya ini memang karena tidak mau sekolah. Alasannya, satu, karena usia yang sudah lanjut sekitar 40 – 50. Kemudian ada juga yang karena kesibukan, dan ada juga yang disabilitas atau sakit. Semacam itu kami tidak bisa memaksa,” urainya.
Untuk mengentaskan angka anak putus sekolah, Anang memastikan pemerintah sudah hadir langsung.
Misalnya, dari sisi pembiayaan pendidikan untuk usia di bawah 24 tahun dibantu oleh pemerintah pusat. Untuk warga yang berusia di atas 24 tahun seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah Kota Kediri.
“Sepanjang mereka masih sehat dan bisa, pasti kami tidak putus-putus untuk merayu. Baik dari petugas kami sendiri, dari PKBM, satgas PPA, kelurahan, kita terus komunikasi ke sasaran-sasaran agar dia mau sekolah,” beber Anang.
Hal tersebut tak lepas dari fokus pemerintah pusat yang memprioritaskan warga usia 18 tahun ke bawah harus mendapat hak pendidikan.
Rentang usia itu pula yang diprioritaskan masuk dalam sasaran sekolah kesetaraan. “Di Kota Kediri anak-anak yang usia seperti itu semua sudah tertangani,” tandasnya sembari menyebut, ke depannya angka kasus anak tidak sekolah akan terus dinamis.
Untuk mencegah penambahan kasus, pihaknya sudah mewanti-wanti para kepala sekolah agar jangan sampai ada murid yang tidak melanjutkan atau putus sekolah. “Untuk permasalahan apapun (tidak boleh putus sekolah, Red),” tandas Anang.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira