Pemkot Kediri mulai mengambil langkah dengan menggodok regulasi tentang pemasangan tiang kabel seluler di ruang milik jalan. Sebab selama ini, untuk bisa memasang tiang, provider hanya perlu meminta rekomendasi teknis ke dinas PUPR. Itupun masih banyak perusahaan yang tidak mengindahkan dengan tak meminta rekomtek.
“(Melalui rekomtek) kami yang menata dan mengatur pemasangan itu bisa di sisi mana. Terus berapa jaraknya dari trotoar. Nantinya di titik atau ruas mana saja yang diperbolehkan,” ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR I Made Dwi Permana.
Sayangnya, beberapa perusahaan provider memilih kucing-kucingan dengan petugas. Alih-alih mengurus perizinan dengan meminta rekomtek, mereka kerap memasang tiang secara sepihak di malam hari. Sehingga lepas dari pengawasan.
Hal itu yang menurutnya menjadi tantangan petugas. Meski sudah dilakukan pengawasan rutin, namun tiang-tiang baru tetap muncul di pagi harinya.
Dinas PUPR—lanjut Made—pun menyiasati dengan membuat sarana komunikasi yang lebih terkoordinir dengan semua perusahaan provider. Sedikitnya ada 17 perusahaan provider yang beroperasi di Kota Kediri.
“Bahkan biasanya di satu lokasi bisa ada 5 sampai 10 tiang. Ini yang berusaha kami tertibkan lagi,” tandasnya.
Dari setiap tiang yang dipasang di ruang milik jalan, menurutnya juga tak ada penarikan retribusi yang dilakukan. Sebab belum ada regulasi maupun mekanisme pemberian izin resmi yang bisa melegalkan penarikan retribusi. Melainkan hanya rekomtek yang menjadi dasar penggunaan ruang milik jalan. Kendala itu juga menurutnya banyak dihadapi kota-kota tetangga.
“Kecuali pemerintah kota hadir memberikan fasilitas. Umpamanya di beberapa titik kota seperti Surabaya dan Jakarta itu mereka membangunkan u-ditch,” terangnya mencontohkan.
Melalui fasilitas yang dibangun pemerintah itu, perusahaan provider bisa memanfaatkan dengan menyewa. Hal itu pula yang mulai dijajaki Pemkot Kediri. Yang ditandai dengan proyek percontohan yang akan dibangun di Jalan Stasiun.
Selain itu, upaya mengurai persoalan tiang dan kabel seluler itu juga dilakukan dengan mulai menggodok regulasi. Made mengatakan, saat ini pihaknya tengah memproses penyusunan regulasi yang mengatur mekanisme pemanfaatan ruang milik jalan. Yakni dengan merumuskan peraturan daerah (perda) tentang pemanfaatan ruang milik jalan.
“Secara umum nanti mengatur tentang apa-apa saja yang boleh dilakukan di rumija (ruang milik jalan) dan bagaimana pengaturannya,” ungkap Made sembari menyebut, proses penyusunan itu sudah memasuki tahapan akhir sebelum diajukan untuk sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Adapun selama ini, rekomtek diberikan kepada perusahan provider tidak secara global di seluruh wilayah kota. Melainkan berdasarkan ruas jalan. Artinya, suatu perusahaan provider bisa memiliki rekomtek di satu ruas jalan tertentu, namun tidak di ruas jalan lainnya.
Pada praktiknya, tak jarang perusahan provider memasang tiang hingga di luar ruas jalan yang sesuai dengan kepemilikan rekomtek. “Kadang provider ketika pemasangan di ruas itu juga istilahnya nyabrang ke ruas lainnya. Dan bisa jadi di ruas jalan lainnya itu mereka tidak memiliki rekomtek,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya mulai secara berkala melakukan penertiban. Salah satunya dengan melakukan pencabutan terhadap tiang-tiang yang tidak memiliki rekomtek.
Sedangkan ke depannya, pihaknya berencana membangun beberapa utilitas terpadu. Fasilitas itu bisa menampung kabel-kabel provider. Sehingga tidak lagi melintang di udara melainkan diturunkan ke bawah tanah.
“Rencana awal kami memang untuk percontohan nanti akan di stasiun. Semua kabel provider akan turun dengan menggunakan sarana utilitas yang kita bangun,” tandasnya sembari menyebut, projek percontohan itu ditargetkan selesai dibangun pada akhir 2025 mendatang.(*)
Editor : Mahfud