Memimpin Kota Kediri sejak 20 Februari lalu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati langsung menelurkan sejumlah terobosan di bidang pendidikan. Di antaranya, mengucurkan BOSDa dan beasiswa mulai pendidikan dasar hingga menyelesaikan kuliah S3, di 100 hari pemerintahannya lewat Dinas Pendidikan Kota Kediri.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri M. Anang Kurniawan mengatakan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) yang merupakan terobosan dari Wali Kota Vinanda Prameswati itu lahir menjawab keresahan di masyarakat terkait pendidikan.
“Saat Mbak Wali turun ada banyak aduan tentang ijazah yang ditahan karena nunggak SPP, ada tarikan dari komite dan pagos. Dengan disalurkannya BOSDa, nanti sudah tidak boleh lagi (ada pungutan, Red) seperti itu,” kata Anang.
BOSDa, lanjut Anang, dikucurkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang belum tercover BOS. Jika BOS dari anggaran pusat, BOSDa berasal dari APBD Kota Kediri. Tahun ini, rencananya BOSDa dicairkan mulai Agustus nanti. Nilainya mencapai Rp 7,796 miliar.
Bagaimana dengan sekolah swasta yang juga mendapat BOSDa? Anang mengatakan, siswa miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) juga sudah tidak boleh lagi ditarik iuran. Karenanya, meski mereka belajar di sekolah swasta akan tetap gratis.
Sebaliknya, sekolah swasta dengan label favorit yang biasanya hanya diisi anak-anak ekonomi menengah ke atas, diwajibkan untuk mengalokasikan pagu mereka sebesar 10 persen untuk siswa miskin. Sehingga, anak-anak miskin di sekitar sekolah bisa bersekolah di sana secara gratis. “Sekolah-sekolah ini kan juga menerima BOSDa tapi tidak ada siswa miskin di sana. Jadi kami wajibkan mengalokasikan 10 persen untuk siswa miskin,” jelas Anang.
Dengan skema tersebut, menurut Anang siswa miskin yang namanya masuk ke dalam DTKS dipastikan bisa mengakses pendidikan secara gratis. Apalagi, meski kewenangan Pemkot Kediri hanya sampai SMP, namun mereka juga mengucurkan beasiswa untuk ratusan anak SMA/SMK. Nilainya Rp 1 juta.
“Mbak Wali ingin ada sekolah gratis dan ada jaminan siswa bisa sekolah. Makanya, kami juga menyiapkan satu SMP dan satu SD untuk menampung anak-anak yang belum mendapat sekolah. Masuk ke sana secara gratis,” jelas Anang terkait sekolah untuk menampung anak-anak yang terlewat pendataan Pemkot Kediri itu. (*)
Editor : Mahfud