Efek domino dari dampak kebijakan efisiensi anggaran sudah banyak dirasakan. Untuk meminimalkannya, pemerintah diharuskan berinovasi. Salah satunya agar realokasi anggaran bisa diwujudkan untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana mengatakan, adanya sejumlah sektor penggerak perekonomian yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran merupakan keniscayaan. Namun, menurutnya Pemkot Kediri tetap berupaya agar efisiensi bisa diarahkan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru.
Dia mencontohkan saat banyak sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ikut terdampak kebijakan efisiensi. Dari sana, menurut Sugeng pemkot tetap menghadirkan program-program yang menyasar UMKM.
“Contohnya bantuan modal yang (tahun) kemarin sudah dilaksanakan dan ini juga akan dilaksanakan. Juga pelatihan. Nah, ini menjadi solusi bagaimana efisiensi ini bisa menimbulkan inovasi-inovasi baru,” ujarnya dalam forum diskusi yang digelar Jawa Pos Radar Kediri pada Kamis (19/6) lalu.
Menumbuhkan perputaran ekonomi terhadap UMKM dan industri lokal juga dilakukan lewat promosi. Salah satunya membuka kunjungan dari luar kota melalui berbagai event berskala nasional.
Sugeng lantas mencontohkan event Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang akan digelar pada Juli mendatang. Gelaran itu dihadiri sembilan kota di Jawa Timur dan Bali. Ada juga kejuaraan nasional (kejurnas) taekwondo yang diikuti ribuan atlet dari berbagai daerah. Hingga event olahraga seperti fun run yang juga dimanfaatkan untuk meningkatkan dampak terhadap ekonomi lokal.
“Misalnya seperti kegiatan semacam fun run ini kami memang ingin menggandeng event-event yang berskala nasional. Jadi tidak menyelenggarakan sendiri. Karena kalau sendiri pasti hanya lokal-lokal saja,” tandas Sugeng.
Dari situ, pihaknya juga mengajak seluruh pelaku usaha terkait untuk ikut menyambut. Mulai dari sektor akomodasi, UMKM, hingga kuliner. Dengan inovasi itu, diharapkan bisa kembali menghidupkan perekonomian daerah. Khususnya yang sempat meredup karena terdampak kebijakan efisiensi.
“Pada intinya efisiensi di Kota Kediri memang disasar untuk bagaimana ini bisa (program baru, Red) kembali lagi ke masyarakat,” terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kediri Raya Agung Kartiko meminta solusi konkret untuk menghidupkan kembali perekonomian. Terutama di sektor perhotelan.
Dia mencontohkan beberapa hotel di Kediri Raya yang memiliki fasilitas penyewaan ruang pertemuan. Kebijakan efisiensi anggaran yang meminta pertemuan dan berbagai jenis perayaan dipangkas membuat omzet mereka turun drastis. Multieffect atau efek gandanya juga berdampak terhadap UMKM.
“Termasuk kerja sama dengan UMKM. Akhirnya kami mohon maaf juga harus mengurangi. Bahkan banyak mereka yang putus kontrak dengan kami,” ungkap Agung.
Seperti diberitakan, Jawa Pos Radar Kediri menggelar diskusi dengan tema ‘Dampak Efisiensi Anggaran Daerah: Untung atau Buntung?’ pada Kamis (19/6) lalu. Diskusi yang digelar di teras Jawa Pos Radar Kediri itu dihadiri Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana serta Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri Totok Minto Leksono.
Diskusi juga dihadiri Dosen Ekonomi Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri Edi Susanto, dan Ketua PHRI Kediri Raya Sri Rahayu Titik Nuryati. Serta, beberapa pelaku usaha perhotelan dan resto di Kediri Raya.
Editor : Mahfud