KABUPATEN, JP Radar Kediri-Liburnya penerbangan di Bandara Dhoho sejak Mei hingga Juli nanti, disikapi oleh Pemkab Kediri. Kemarin mereka mengundang pemerintah daerah sekitar, membahas tentang cara menghidupkan bandara yang terletak di barat sungai itu.
Termasuk meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menugaskan maskapai untuk membuka rute penerbangan di Bandara Dhoho.
Pantauan koran ini, rapat diikuti oleh beberapa pemerintah daerah di sekitar Kediri. Di antaranya, Pemkab Tulungagung, Pemkab Trenggalek, dan Pemkot Kediri.
“Rapat ini membahas tentang bagaimana menghadirkan kembali maskapai (di Bandara Dhoho, Red) dan bagaimana keterisian penumpang bisa lebih baik,” kata Sekda Kabupaten Kediri M. Solikin yang kemarin memimpin rapat.
Untuk diketahui, Citilink, satu-satunya maskapai yang membuka penerbangan rute Kediri-Jakarta dan Jakarta Kediri libur operasi sejak Mei hingga Juli nanti.
Alasannya, keterbatasan armada yang tengah dalam tahap maintenance membuat mereka belum bisa memastikan kapan akan beroperasi lagi.
Dalam rapat yang berlangsung sekitar tiga jam kemarin ada beberapa kesepakatan yang dirumuskan. Misalnya, untuk mengoptimalkan jumlah penumpang di sana, Pemkab Kediri akan mengajukan surat permohonan ke Gubernur Jatim Khofifah Indar Paranwasa.
Yaitu, untuk mendukung dan memfasilitasi operasional Bandara Dhoho.
Caranya, dengan membuat surat edaran (SE) terkait optimalisasi kembali Bandara Dhoho. Yaitu, dengan menugaskan ASN kabupaten atau kota untuk melakukan penerbangan melalui bandara yang terletak di lereng Gunung Wilis itu.
“Ini salah satu upaya ketika beroperasi lagi,” lanjut Solikin.
Selain itu, dalam pertemuan kemarin juga disepakati bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim akan memfasilitasi dengan mengirimkan surat kepada Kemenhub. Yaitu agar mereka melakukan penugasan kepada maskapai agar membuka rute penerbangan di Bandara Dhoho.
Untuk membahas teknis selanjutnya, menurut Solikin juga akan dibentuk tim khusus. Mereka akan menyusun roadmap percepatan pengaktifan kembali operasional bandara.
Tim akan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim dan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim.
Rapat lanjutan juga akan mengundang Otoritas Bandara Wilayah III. Di sana juga akan dibahas terkait keperluan insentif agar bisa melakukan penerbangan secara rutin.
“Dalam rapat juga disepakati pembahasan bersama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Red) terkait mekanisme penganggaran insentif atau subsidi maskapai itu,” jelas Solikin.
Solikin juga berharap Gubernur Khofifah bisa menggelar high level meeting kepala daerah di sekitar Bandara Dhoho dan stakeholder lain.
Terpisah, Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDHI) Maksin Arisandi mengatakan, tugas untuk menghidupkan Bandara Dhoho bukan hanya tugas pihaknya. Melainkan merupakan tanggung jawab semua pihak.
Alasannya, meski pembangunan Bandara Dhoho Kediri menggunakan sistem anggaran Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited, namun setelah bandara beroperasi menjadi tanggung jawab semua pihak. Sebab, bandara merupakan milik negara.
“Kalau kami sendirian, kami tidak bisa. Perlu ada kerja sama dan kepedulian semua pihak. Jangan sampai Bandara Dhoho menjadi adem (sepi) dan terlupakan. Butuh bukan hanya usaha, namun juga pengorbanan,” jelasnya dalam rapat. (*)
Editor : Mahfud