Peringatan itu disampaikan Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Kediri lewat pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Yakni saat rapat paripurna mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Dan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029 pada Selasa (10/6).
“Jika dugaan keterserapan anggaran karena momentum Pilkada. Maka Fraksi Partai Nasdem akan mengusulkan ke DPR RI dan Pemerintah Pusat untuk menggelar Pilkada setiap tahun agar serapan anggaran APBD kita tetap tinggi,” terangnya.
Bukan hanya serapan anggaran, Fraksi Nasdem juga menyoroti terkait pembangunan proyek strategis daerah dan nasional. Seperti pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ) yang ditargetkan rampung pada awal 2028.
Menurut Fraksi Nasdem, kalau tidak direncanakan dengan matang maka akan menjadi beban anggaran pemerintah daerah. “Bangunan yang tidak memiliki outcome bisa akan menjadi candi,” tegasnya.
Untuk itu Fraksi Partai Nasdem mengusulkan agar pemda menata program pemanfaatan Stadion GDJ dalam waktu lima tahun kedepan. Dan penyusunan programnya di mulai pada 2024 melalui APBD perubahan.
Kemudian untuk Bandara Dhoho, Fraksi Nasdem meminta pemerintah daerah bersikap agresif membantu pengelolaannya. “Kami khawatir jika Bandara Dhoho Kediri tetap dibiarkan dalam kondisi sepi nanti bisa menjadi kota mati. Dan PSN-nya mangkrak,” jelasnya.
Karena itu, Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar pemda segera mengambil langkah menjadi fasilitator untuk menghidupkan Bandara Dhoho Kediri. Serta terus menerus mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar Bandara Dhoho Kediri menjadi Bandara Internasional dan untuk pemberangkatan haji.
“Bandara Dhoho Kediri punya multiplier efek, Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar pemda menambah plafon anggaran untuk menggenjot pengembangan dan promosi pada sektor pariwisata serta menarik investor pariwisata,” jelasnya.
Berikutnya, Fraksi Nasdem juga menyoroti soal penggabungan sekolah. Ada kebijakan penggabungan beberapa SD menurutnya akan berakibat tidak terawatnya aset gedung bekas SD tersebut.
“Kami mengusulkan agar dalam RPJMD lima tahun kedepan direncanakan pemanfaatan aset bekas SD milik Pemerintah Daerah,” kata Lutfi. Khususnya sekolah yang mangkrak akibat merger agar kedepannya dapat dimanfaatkan dengan baik.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian