KABUPATEN, JP Radar Kediri-Jelang operasional Sekolah Rakyat (SR) pada tahun ajaran baru 2025/2026 Juli nanti, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengecek kesiapan fasilitas.
Tim dari Jakarta itu mendatangi Pemkab Kediri dan Balai Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (BPKASN) di Desa Bulusari, Tarokan kemarin.
Hasilnya, fasilitas dinilai sudah memadai. Namun perlu beberapa tambahan, di antaranya jumlah closed circuit television (CCTV).
Pantauan Jawa Pos Radar Kediri, setelah melakukan diskusi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) M. Solikin, dua perwakilan Kemensetneg langsung mengecek infrastruktur dan fasilitas pembelajaran di BPKASN.
Mereka mengecek ruang kelas, asrama, kamar mandi, musala. Kemudian, tim juga memeriksa perpustakaan, laboratorium IPA, dan fasilitas lainnya.
Setiap memasuki ruangan, mereka mendokumentasikan dengan memotret. Termasuk saat mereka memeriksa kondisi kamar untuk asrama siswa. Selebihnya, tim juga memperhatikan akses keamanan. Termasuk keberadaan CCTV.
Bahkan, mereka juga memeriksa sarana pendukung seperti alat pemadam api ringan (APAR) yang kemarin didapati hampir kedaluwarsa.
“Kami diberi tugas untuk memotret dan meng-capture permasalahan apa yang dihadapi oleh pemkab maupun jajaran terkait kesiapan peresmian SR. Kesiapannya seperti apa? ada atau tidak kekurangannya,” ungkap Analis Kebijakan Ahli Muda Kedeputian Politik, Hukum dan HAM Kemensetneg Oto Hidayat.
Dari hasil pengecekan kemarin, menurut Oto SR di Kabupaten Kediri secara umum sudah baik. Kesiapannya juga sudah lebih dari 80 persen.
Meski demikian, ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Di antaranya, perlu tambahan CCTV. Jika sebelumnya CCTV hanya dipasang di luar ruangan, nantinya juga diminta dipasang di dalam kelas.
SR di Kabupaten Kediri menurut Oto akan masuk target peresmian gelombang pertama. Bersama dengan total 65 SR di seluruh Indonesia.
“Peresmian ditargetkan pada minggu pertama atau kedua Juli. Bersamaan dengan tahun ajaran baru,” terang Oto sembari menyebut SR akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Analis Hukum Kedeputian Pembangunan Manusia Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemensetneg Jufry Manurung menambahkan, selain Kabupaten Kediri, tim dari kementerian juga disebar untuk mengecek SR di daerah lain.
Sejak Senin (2/6) hingga Rabu (4/6) ini total ada 15 titik SR yang dicek. Belasan sekolah itu tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Tidore, dan Papua. “Pengecekan gelombang kedua akan dilakukan 10-12 Juni nanti,” terang Jufry.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kediri Ariyanto menyebut, sarpras di BPKASN sudah layak.
Bagaimana dengan permintaan penambahan CCTV? Ari menyebut sarpras akan disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 10 Juli nanti.
Selain CCTV, menurut Ari tim dari Kemensetneg juga merekomendasikan agar aula BPKASN diubah jadi gedung olahraga basket dan badminton.
“Kalau yang dibutuhkan tidak tersedia kami bisa koordinasi dengan SMPN 3 Grogol. Mereka siap membantu kalau ada fasilitas kurang,” jelasnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira