KABUPATEN, JP Radar Kediri-Pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah di Kediri Raya. Jika di Kota Kediri jumlah pengangguran mencapai ribuan orang, di Kabupaten Kediri total ada 48.568 warga yang masih harus berburu pekerjaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Kediri Ibnu Imad mengatakan, jumlah pengangguran terbuka yang mencapai puluhan ribu itu didominasi oleh laki-laki. Yakni, mencapai 32.951 orang. Adapun 15.617 lainnya perempuan. “Memang (pengangguran, Red) lebih banyak laki-laki,” akunya.
Meski warga yang membutuhkan pekerjaan mencapai puluhan ribu, menurut Ibnu jumlah itu sudah turun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Dia mencontohkan, jika tahun 2024 hingga tahun ini jumlah pengangguran sebesar 5,1 persen, tahun 2023 sebesar 5,79 persen, dan 2022 lalu mencapai 6,83 persen. “Ada penurunan jumlah pengangguran. Dan, memang kami berupaya agar jumlahnya terus turun,” lanjut Ibnu.
Ibnu juga tak menampik jika dibanding rata-rata Provinsi Jatim, jumlah pengangguran di Kabupaten Kediri masih lebih tinggi. Sebab, rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jatim hanya 4,19.
Melihat fakta tersebut, Ibnu menyebut disnaker terus menggenjot program untuk menurunkan angka pengangguran. Strategi apa saja yang akan dilakukan? Ibnu mengaku disnaker rutin menggelar Job Fair atau bursa kerja.
Pelaksanaannya mengesuaikan dengan momentum lulusan SMA/SMK. Seperti bursa kerja yang akan digelar Mei ini. “(Pelaksanaan job fair, Red) didekatkan dengan momen lulusan SMA/SMK pada bulan Mei,” terangnya.
Selain bursa kerja, menurut Ibnu pemkab juga memperluas kerja sama lintas daerah. Salah satunya kerja sama dengan Disnaker Provinsi DKI Jakarta. Kerja sama tersebut memungkinkan ada lowongan untuk warga Kabupaten Kediri.
Untuk diketahui, di antara puluhan ribu warga yang menganggur tersebut, beberapa di antaranya menganggur karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Setelah itu mereka kesulitan mencari pekerjaan baru.
Seperti diakui oleh Agus, 48. Pria yang sudah sekitar 20 tahun bekerja di salah satu anak perusahaan PT Gudang Garam itu di-PHK pada akhir 2024 lalu. “Sulit cari pekerjaan baru karena faktor usia. Jarang ada perusahaan yang mau menerima orang senior,” kelakarnya sambil tersenyum.
Untuk menyambung hidup, Agus yang sebelumnya menjabat supervisor itu terpaksa menjadi ojek online. “Daripada tidak ada pemasukan,” lanjut pria asal Desa Sambirejo, Gampengrejo itu.
Baca Juga: Awas Ancaman Pengangguran karena PHK, Begini Upaya Pemkot Kediri Menghadapinya
Terpisah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengeluarkan surat edaran untuk menekan jumlah pengangguran.
Yaitu, lewat SE No. 560/2599/012/2025 tentang Larangan Praktik Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Tenaga Kerja. Meski SE sudah disosialisasikan ke seluruh wilayah Jatim, praktiknya lowongan pekerjaan tetap saja mensyaratkan usia yang rata-rata masih muda.
“Nanti kami akan terus memantau (syarat usia dalam rekrutmen tenaga kerja, Red) karena ada instruksi larangan diskriminasi. Itu juga jadi salah satu upaya pengangguran bisa menurun lagi,” tandas Ibnu.
Seperti diberitakan, masalah pengangguran juga jadi PR di Kota Kediri. Di daerah dengan tiga kecamatan itu setidaknya ada 6.492 orang yang menganggur atau 3,91 persen pada 2024 lalu. Jumlah itu turun dibanding 2023 lalu sebesar 6.754 orang atau 4,06 persen. Adapun 2022 mencapai 4,38 persen atau 7.180 orang.
Jika di Kabupaten Kediri warga yang menganggur didominasi laki-laki, di Kota Kediri warga yang menganggur didominasi mereka yang merupakan lulusan SMA/SMK. Jumlahnya tahun 2024 lalu mencapai 3.519 orang.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira