KEDIRI, JP Radar Kediri- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri mendorong para aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kinerjanya.
Hal tersebut terutama setelah fasilitas berupa tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang tetap dikucurkan meski pemerintah sedang bergumul dengan efisiensi anggaran.
Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri Ayub Wahyu Hidayatullah mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk TPP ASN. Karenanya, ASN harus bisa memaksimalkan kinerjanya.
“Karena kami sudah menganggarkan cukup besar untuk tunjangan penghasilan pegawai (TPP). Jadi kalau ternyata kinerjanya teman-teman ASN kalah sama honorer, ya kami evaluasi,” katanya.
Lebih jauh Ayub mengatakan, di Pemkot Kediri saat ini masih banyak tenaga honorer atau non-ASN di lingkungan Pemkot Kediri.
Misalnya, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kediri, yang pada Jumat (2/5) lalu disidak Komisi A DPRD Kota Kediri.
“(Di dinas dukcapil, Red) jumlah tenaga honorer cukup banyak. Dari 7 loket, 6 di antaranya di-handle honorer. Nggak tahu apakah ini karena keterbatasan jumlah ASN atau bagaimana,” tuturnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, tenaga honorer tidak bisa menggantikan ASN.
Melainkan, tenaga non-ASN bertugas menjalankan pekerjaan yang sifatnya membantu fungsi ASN. Bukan menggantikan fungsi ASN sepenuhnya.
“Jadi kalau ada honorer yang menggantikan tugas fungsi ASN, akan kami evaluasi,” sambungnya sembari menyebut dengan menerima TPP ASN harus memaksimalkan kinerja agar insentif yang diberikan selaras dengan prestasi atau hasil kerja mereka.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Andhika Attar Anindita