KABUPATEN, JP Radar Kediri-Perbaikan sekolah rusak di Kabupaten Kediri tahun ini agaknya tidak bisa sebanyak tahun lalu. Pasalnya, anggaran perbaikan itu susut separo lebih. Akibatnya, Pemkab Kediri harus menerapkan skala prioritas.
Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, tahun 2024 lalu anggaran perbaikan sekolah rusak sebesar Rp 68,27 miliar. Adapun tahun ini tinggal Rp 25,94 miliar atau hanya sekitar 37 persen saja dibanding alokasi 2024 lalu.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin yang dikonfirmasi tentang pengurangan anggaran perbaikan sekolah rusak yang lebih dari separo membenarkannya. Muhsin mengungkapkan, selama ini perbaikan sekolah rusak bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). “Untuk anggaran perbaikan sekolah rusak dari DAK (hingga awal April, Red) masih belum ada,” kata Muhsin.
Merespons hal tersebut, menurut Muhsin disdik hanya bisa melakukan perbaikan sekolah rusak dengan menggunakan DAU. Perbaikan Gedung sekolah yang rusak akan dilakukan dengan menerapkan skala prioritas.
Yakni, dengan mendahulukan sekolah dengan kerusakan paling parah. Dengan demikian, dia memastikan aktivitas belajar siswa serta pelayanan di bidang Pendidikan tidak tertunda. “Kami pastikan tidak ada layanan untuk siswa yang tertunda,” lanjutnya.
Apa yang menjadi prioritas disdik? Muhsin mencontohkan kerusakan di SDN Pare 5 yang lima ruang kelasnya rusak akibat bencana angin puting beliung. Menurutnya perbaikan di sana jadi prioritas.
Demikian pula kerusakan SDN Pelem 2 yang ruang guru dan perpustakaannya terbakar. Selain dua sekolah tersebut ada beberapa sekolah lain yang juga akan diprioritaskan.
"Kami maksimalkan anggaran yang ada. Difokuskan ke ruang kelas, toilet, dan kebutuhan utama lainnya. Intinya mengutamakan yang paling urgent," terangnya.
Sementara itu, dengan jumlah anggaran yang terbatas, menurut Muhsin pihaknya memang harus menunda beberapa program. Dia mencontohkan pembangunan gedung SMA Boardhing School dan dan Sport Center di area GOR Totok Kerot.
Jika awalnya direncanakan untuk direalisasikan tahun ini akhirnya ditunda. Penundaan itu menurutnya bukan karena anggaran yang dialihkan. Melainkan karena SMA Boarding School sedang didaftarkan untuk bisa ditetapkan sebagai Sekolah Rakyat pemerintah pusat. "Kalau itu disetujui (Sekolah Rakyat, Red) anggaran pembangunannya tentu dari APBN," tandasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira