KABUPATEN, JP Radar Kediri-Sejumlah pos penting di Pemkab Kediri saat ini diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt). Sedikitnya ada 13 jabatan eselon 2 yang hingga awal April ini belum diisi pejabat definitif. Merespons hal tersebut, Pemkab Kediri baru akan ancang-ancang melakukan seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama tahun ini.
Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, 13 jabatan eselon 2 yang kosong itu mulai kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), dinas pertanian dan perkebunan (dispertabun). Kemudian, dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud), dan badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda).
Selanjutnya, badan kepegawaian daerah (BKD), dinas perumahan dan kawasan permukiman (DPKP). Kemudian, satpol PP, dinas ketahanan pangan dan peternakan, dinas koperasi dan usaha mikro (diskopusmik). Ada pula dinas sosial, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), serta dinas perhubungan, dan inspektorat.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kediri Noor Rokhayati yang dikonfirmasi tentang banyaknya jabatan eselon II yang kosong membenarkannya. Menurut Noor, saat ini pihaknya masih melakukan persiapan pengisian belasan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong tersebut. “Iya kami sedang melakukan persiapan terkait seleksi pengisian JPT,” ungkap Noor.
Salah satu yang dilakukan BKD menurut Noor adalah membentuk panitia seleksi (pansel). Setelah panitia terbentuk, barulah Pemkab Kediri memulai tahapan seleksi. “Untuk pembentukan pansel juga membutuhkan izin dari BKN (Badan Kepegawaian Negara),” kata lanjut Noor.
Sesuai aturan, pansel akan terdiri dari beberapa pihak. Selain dari internal Pemkab Kediri, ada pula dari pihak luar seperti akademmisi.
Untuk diketahui, enam bulan setelah dilantik untuk periode kedua, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana masih memiliki keterbatasan kewenangan. Karenanya, proses seleksi JPT Pratama ini masih membutuhkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses untuk mendapatkan izin itulah yang membutuhkan waktu lama. “Mau melantik harus izin Mendagri dulu,” jelasnya.
Meski demikian, menurut Noor Pemkab Kediri menargetkan pelantikan bisa terlaksana tahun ini. Sehingga, dinas-dinas yang saat ini dipimpin oleh plt bisa diisi oleh pejabat definitif.
Noor menyebut, proses seleksi bisa dimulai sebelum Agustus tahun ini.“Kami usahakan secepatnya. Walaupun bupati kewenangannya terbatas sampai Agustus (hitungan enam bulan pasca pelantikan), artinya harus izin Mendagri dulu, seleksi sampai terpilih sudah bisa dilakukan,” terangnya.
Apakah ada pengisian pos kepala dinas yang akan didahulukan? Noor mengaku belum bisa memastikannya. Meski demikian, dia berharap bisa dilakukan seluruhnya. “Insyaallah. Mudah-mudahan bisa diisi semua,” harapnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira