KEDIRI, JP Radar Kediri - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Kediri dipastikan belum dimulai 6 Januari lusa.
Hingga kemarin, pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto itu masih dalam tahap persiapan. Salah satunya dengan membangun dapurnya.
Komandan Kodim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama mengungkapkan, pelaksanaan MBG di Kota Kediri memang belum bisa berbarengan pada 6 Januari nanti.
Salah satunya karena dapur yang akan mendukung operasional MBG belum berdiri.
“Di Kediri baru akan dibangun (dapur MBG, Red),” katanya.
Lebih jauh Ragil menyebut, Kodim 0809/Kediri menyiapkan lahan untuk pembangunan dapur. Adalah lahan milik TNI Angkatan Darat di Jl Basuki Rahmat yang akan digunakan untuk membangun unit-unit pelaksana program MBG.
Pelaksanan MBG di daerah, terang Ragil, akan dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka yang nantinya akan memimpin unit-unit satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerah. Termasuk di Kota dan Kabupaten Kediri.
“Mereka (SPPI, Red) ini sudah dididik untuk nanti akan menjadi kepala-kepala dapur,” terangnya.
Di tahap persiapan ini pula, Ragil mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya iming-iming dalam bentuk apapun. Terlebih yang mengatasnamakan program ini serta instansi pemerintah seperti TNI AD.
“Kalau tidak yakin, tolong konfirmasi. Apalagi kalau yang menyangkut institusi kodim,” tandas perwira asal Semarang, Jawa Tengah itu.
Seperti diberitakan, sedikitnya ada 70 pelaku usaha katering yang merasa tertipu dengan program MBG fiktif.
Mereka diminta membayar uang jaminan kepada oknum yang mengatasnamakan kelompok masyarakat (pokmas). Nilai yang dibayarkan bervariasi. Tergantung jumlah paket makanan yang disanggupi untuk disiapkan.
Untuk pemilik katering yang bersedia menyiapkan seribu paket makanan diminta membayar jaminan sebesar Rp 1 juta. Adapun yang bisa tiga ribu paket membayar Rp 3 juta.
Total uang yang terkumpul dari puluhan calon mitra itu sedikitnya mencapai Rp 72 juta.
Berdasar musyawarah antara para pemilik katering dengan oknum pokmas yang memungut uang, mereka sepakat untuk mengembalikan uang paling lambat 31 Desember 2024 silam.
Jika menu-menu untuk MBG disiapkan lewat dapur-dapur yang dikelola oleh SPPI, kecil kemungkinan penyiapan menu bergizi untuk pelajar mulai tingkat SD, SMP, dan SMA di Indonesia itu akan melibatkan pihak ketiga sebagai pemasok.
Meski demikian, hingga minggu pertama Januari ini teknis MGB secara detail masih belum diketahui.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah