JP Radar Kediri - Pesatnya pembangunan di Kediri Raya, secara langsung, akan berdampak pada tatanan sosial masyarakat. Baik itu yang positif maupun negatif. Hal ini masih akan terasa pada 2025.
“Jika dikaitkan dengan pembangunan, baik itu bandara maupun jalan tol, pasti akan memicu perubahan sosial,” ujar pengamat sosial Teguh Pramono.
Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Kadiri ini, sosiologi melihat masyarakat dari dua sudut, struktural dan fungsional.
Yang pertama, fokus pada struktur sosial yang membentuk tatanan sosial. Meliputi perubahan dan kesenjangan sosial.
Sementara sudut fungsional memandang masyarakat sebagai sistem terintegrasi.
Lebih jauh, Teguh menjelaskan, perubahan sosial merupakan
transformasi dalam masyarakat. Karena itulah, pembangunan bandara ataupun jalan tol seperti yang terjadi saat akan akan memunculkan perubahan perilaku sosial. Yang sudah terasa di awal pembangunan.
Sementara, secara struktural, sangat rentan munculnya kesenjangan sosial. Pembangunan itu akan memunculkan masyarakat yang mendapat manfaat dan yang tidak.
“Mereka yang mendapatkan manfaat adalah orang yang mendapatkan ganti rugi sesuai dengan rata-rata. Sedangkan bagi orang yang tanahnya mepet dari penggusaran tersebut tidak mendapatkan manfaat,” kata laki-laki berkaca mata ini.
Khusus pemilik tanah yang tidak tergusur tapi berada sangat dekat dengan proyek tol misalnya, juga akan merasakan dampak buruknya.
Yaitu tak bisa memanfaatkan tanah tersebut secara maksimal.
Bagi yang tergusur, meskipun mendapat ganti rugi, juga merasakan dampak negatif. Khususnya dari perspektif sosial.
“Yang semula tinggal dalam satu kelompok social, mereka akhirnya pindah. Ini yang disebut rugi secara sosial,” ungkap Teguh.
Perubahan ekonomi yang terjadi pun bisa negatif dan positif. Yang berbahaya, masyarakat yang mendapat uang ganti rugi kemudian membelanjakan dengan kurang bijaksana.
Padahal, tanah yang telah dia jual tersebut merupakan mata pencaharian. Di sinilah perlunya peran pemerintah.
“Lebih bagus Pemerintah melakukan sosialisasi dulu,” saran Teguh.
Sosialisasi tersebut, tidak hanya soal informasi jumlah uang yang diterima. Tapi juga soal bahwa mereka akan kehilangan tanah dan mata pencaharian.
Sehingga, uang pengganti harus digunakan untuk mata pencaharian lagi.
Namun, karena itu sudah terjadi, yang harus dilakukan saat ini adalah membuat kebijakan. Bagaimana agar pemerintah bisa meminimalisasi konflik yang berpotensi muncul.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah