KEDIRI, JP Radar Kediri-Beroperasi sejak awal April lalu, Bandara Dhoho agaknya belum menyelesaikan tanggungan pajak bumi dan bangunan (PBB). Sesuai hasil appraisal, seharusnya PT Surya Dhoho Investama (SDhI) membayar sekitar Rp 14 miliar ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kediri.
Kepala Bapenda Kabupaten Kediri Eko Setiyono mengatakan, untuk menghitung besaran PBB yang harus dibayarkan oleh Bandara Dhoho, bapenda menggandeng pelaksana appraisal dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dari hasil penghitungan tanah dan bangunan di kompleks bandara, nilai PBB mencapai Rp 17,4 miliar.
“Karena merupakan bisnis baru, kami beri keringanan 15 persen. Jadi PBB yang harus dibayarkan Rp 14,8 miliar,” kata Eko ditemui di kantornya.
Lebih jauh Eko mengungkapkan, sebelumnya PT SDhI memang mengajukan pembebasan PBB Bandara Dhoho selama tujuh tahun. Alasannya, operasional bandara belum optimal. Sehingga, belum bisa mendulang keuntungan.
Merespons pengajuan tersebut, pemkab menggelar rapat. Selain bapenda, rapat dihadiri oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Termasuk sekretaris daerah, asisten, hingga inspektorat. “Hasilnya pengajuan (pembebasan PBB selama tujuh tahun, Red) belum bisa kami kabulkan,” lanjutnya.
Karenanya, Eko menyebut pihaknya langsung berkoordinasi dengan PT SDhI terkait pembayaran pajak tersebut. Termasuk mengirim dua kali surat imbauan tentang pembayaran PBB. Namun, hingga akhir Desember ini belum ada jawaban.
Eko menegaskan, sebelum ada proyek bandara, potensi pajak dari ratusan hektare lahan di sana mencapai Rp 800 juta. Jumlah itu dihitung saat lahan di area tersebut masih berupa sawah dan hutan. Belum ada bangunan seperti sekarang.
Bagaimana jika hingga akhir Desember nanti PBB Bandara Dhoho belum kunjung dibayar? Eko menyebut jika hingga 31 Desember nanti belum dibayar, PBB Bandara Dhoho akan masuk dalam piutang. “Awal Januari nanti kami akan mengirim surat tagihan ke bandara,” tandas Eko.
Untuk diketahui, total target PBB Kabupaten Kediri tahun ini sebesar Rp 123,26 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi hingga kemarin mencapai 83,28 persen. “Tinggal satu dari Bandara Dhoho itu yang belum membayar,” urainya.
Terpisah, Legal, Compliance, and Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura (AP) 1 Bandara Dhoho Binti Ariyani yang dikonfirmasi terkait belum dibayarnya PBB Bandara Dhoho mengatakan, pihaknya tidak berwenang menjawab hal itu. "Untuk PBB langsung (konfirmasi, Red) ke PT SDhI nggih," pinta Binti.
Sementara itu, Sekretaris PT SDhI Nugroho belum bisa dihubungi koran ini. Telepon Jawa Pos Radar Kediri Sabtu(28/12) malam lalu tidak diangkat.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : rekian