KEDIRI, JP Radar Kediri - Perbaikan rumah tidak layak huni masih menjadi fokus Pemkab Kediri di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana.
Selain membangun ribuan rumah tidak layak huni setiap tahunnya, pemkab juga memberdayakan pemiliknya agar perekonomian mereka bisa membaik dan mandiri secara finansial.
Untuk diketahui, tahun ini setidaknya ada 2.102 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang diperbaiki. Sebanyak 731 unit dibangun menggunakan anggaran Kabupaten Kediri.
Kemudian, 70 unit lainnya dibiayai dari bantuan sosial. Sedangkan 1.301 unit dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat.
Sejak tahun 2021 lalu, total ada 10.365 unit RTLH di Bumi Panjalu yang diperbaiki. Rumah-rumah rusak itu kini menjelma menjadi bangunan yang kokoh dan layak untuk ditinggali.
Meski demikian, menurut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana perbaikan rumah saja tidak cukup.
“Selain memperbaiki rumahnya, kami di Pemkab Kediri juga memikirkan bagaimana agar orang-orang di rumah itu bisa mandiri secara ekonomi,” kata suami Eriani Annisa itu.
Karenanya, selain memperbaiki ribuan unit RTLH setiap tahunnya, Pemkab Kediri juga menggagas bantuan modal untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Kediri.
“Kalau mereka memiliki usaha dan kita dorong untuk bisa berkembang dengan bantuan modal. Dengan begitu kalau rumahnya rusak nanti mereka bisa memperbaiki sendiri,” lanjut pria yang akrab disapa Mas Dhito itu.
Pemberdayaan ekonomi ini, menurut bapak dua anak itu menjadi kunci untuk memutus siklus kemiskinan.
Termasuk untuk memastikan jumlah rumah rusak di Kabupaten Kediri tidak hanya bisa dikurangi dengan program pembangunan saja.
“Membuat masyarakat kurang mampu menjadi berdaya agar mereka bisa memperbaiki rumahnya kalau nanti rusak lagi,” terangnya.
Lebih jauh Mas Dhito menyebut, jumlah data rumah rusak yang masuk dalam e-RTLH terus bertambah.
Meski ada ribuan yang dibangun tiap tahunnya, di saat yang sama juga muncul kerusakan baru. Karenanya, siklus ini hanya bisa dihentikan dengan terobosan di bidang ekonomi.
“Dua-duanya (pemberdayaan ekonomi dan perbaikan RTLH, Red) harus jalan bersamaan agar nanti masalah bisa tuntas,” tandasnya.
Tahun Depan Gelontor Miliaran Rupiah dari APBD
Fokus pemerintah pusat pada program ketahanan pangan tahun depan, langsung diantisipasi oleh Pemkab Kediri.
Untuk perbaikan rumah tidak layak huni, pemkab akan mengalokasikan dana sekitar Rp 8 miliar.
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Kediri Irwan Chandra Wahyu Purnama mengatakan, anggaran miliaran rupiah itu bisa digunakan untuk memperbaiki lebih dari 500 rumah rusak di Kabupaten Kediri.
“Nanti masih akan ditambah dengan anggaran dari pusat. Bisa lebih banyak lagi,” kata Irwan memastikan perbaikan rumah tidak layak tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Lebih jauh Irwan menyebut pihaknya juga sedang menyiapkan data base rumah tidak layak huni (RTLH) di setiap desa dan kecamatan.
Dengan demikian, nantinya Pemkab Kediri bisa menerapkan skala prioritas dalam perbaikan rumah. Serta, memastikan perbaikan rumah bisa benar-benar tuntas.
Irwan menegaskan, skema perbaikan rumah rusak di Kabupaten Kediri ke depan dilakukan hingga tuntas di tiap desa.
“Jadi desa A dituntaskan dulu sampai semua rumah rusak di sana selesai diperbaiki agar nanti tidak muncul lagi,” lanjutnya sembari menyebut dinas perkim fokus memastikan data benar-benar clear agar tepat sasaran.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah