KEDIRI, JP Radar Kediri-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kota Kediri dipastikan hanya diikuti dua pasangan calon (paslon) saja.
Kondisi tersebut dinilai rawan memunculkan polarisasi di masyarakat. Sebab, potensi konflik dari dua poros yang saling bersaing cenderung lebih tinggi.
Untuk diketahui, di Pilkada Kabupaten Kediri dan Kota Kediri sama-sama hanya diikuti oleh dua pasangan calon.
Di Kabupaten Kediri, pasangan Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa (Dhito-Dewi), siap bersaing dengan pasangan Deny Widyanarko dan Mudawamah (Deny-Mudawamah).
Sedangkan di Kota Kediri, pasangan Vinanda Prameswati dan Gus Qowimuddin Thoha (Vinanda-Gus Qowim) siap bersaing dengan pasangan Ferry Silviana Feronica dan Regina Nadya Suwono (Fey-Regina).
Vinanda-Gus Qowim mendaftar lebih dulu di KPU Kota Kediri dengan berbekal dukungan tujuh partai politik parlemen.
Dilihat dari popularitasnya, (Dhito-Dewi) yang merupakan bupati dan wakil bupati incumbent dikenal luas di Kabupaten Kediri.
Apalagi Dewi merupakan ketua fatayat yang memiliki basis massa nahdliyin.
Demikian pula Deny-Mudawamah. Deny yang merupakan owner pabrik rokok Tajimas. Kemudian, Mudawamah yang merupakan ketua muslimat yang juga memiliki basis massa nahdliyin.
Di Kota Kediri, Vinanda yang merupakan ketua harian relawan Suket Teki Nusantara juga memiliki jaringan mulai dari pusat hingga daerah.
Selanjutnya, Qowimuddin Thoha, pengasuh Ponpes Al Ishlah Bandarkidul juga memiliki basis massa di nahdliyin.
Sedangkan Fey yang merupakan istri mantan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar juga memiliki modal popularitas. Demikian pula Regina yang menjadi anggota DPRD Kota Kediri periode 2019-2024.
Dengan adanya dua paslon yang mengikuti Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri meminta agar kontestasi dilakukan dengan baik.
Artinya, tidak sampai menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. “(Potensi gesekan, Red) lebih besar. Karena—kita bicara ibaratnya ya—Kota kediri terbelah,” ujar Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha.
Lebih jauh Yudi membeberkan, para bakal paslon itu merupakan calon pemimpin yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan begitu, potensi fanatisme juga bisa timbul.
“Fanatisme pasti ada. Inilah yang menjadi potensi-potensi seperti itu. makanya saya ulangi lagi, kami berharap dengan teman-teman media bisa menyambungkan ini.
Monggo berkontestasi yang baik dan menjaga Kota Kediri,” tandasnya.
Untuk mencegah perpecahan di masyarakat itu, menurut Yudi hanya dua paslon tersebut yang bisa mengendalikan.
Dia pun mengimbau agar masing-masing poros bisa berkontestasi dengan damai. “Para bakal calon kami harapkan bisa membawa Kota Kediri dengan dingin ketika kontestasi nanti,” sambungnya.
Lebih jauh Yudi menyebut pihaknya juga sudah memetakan potensi kerawanan Pilkada 2024. Mayoritas di antaranya kerap terjadi di tahapan kampanye. “Masa kampanye adalah tiga hari setelah ditetapkan,” tandasnya.
Beberapa kerawanan di antaranya, materi kampanye yang mengandung SARA dan diskriminasi. Selain itu, ada politik uang, perusakan alat peraga kampanye, hingga aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral.
Berdasarkan audiensi yang digelar dengan Pemkot Kediri sebelumnya, menurutnya netralitas ASN juga menjadi salah satu poin yang ditekankan.
Khususnya oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Zanariah kepada jajaran pegawai di lingkungan Pemkot Kediri.
“Namanya punya hak untuk memilih, mereka pasti punya jago. Tolong disimpan. Pesannya Bu Pj seperti itu. Jangan dinampakkan,” tandasnya sembari menegaskan status ASN itu melekat. Terlepas dari atribut seragam ataupun tempat ASN berada saat itu.
Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Kediri juga mengantisipasi ancaman konflik serupa. Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri Saifuddin Zuhri mengatakan, pengawasan akan tetap dilakukan di setiap tahapan pilkada.
Terlepas dari dua paslon yang juga mengiringi dinamikan pilkada Kabupaten Kediri, potensi pelanggaran menurutnya tetap ada.
“Seperti konflik karena isu SARA, hoaks, dan black campaign yang juga menjadi kewaspadaan kami,” paparnya.
Karena itu, pihaknya pun akan menggencarkan sosialisasi untuk mencegah pelanggaran dan konflik di pilkada.
Salah satunya menekankan agar netralitas ASN tetap dijunjung selama menuju kontestasi politik 27 November mendatang.
Termasuk mencegah adanya isu-isu mobilisasi ASN dan perangkat desa agar tidak sampai terjadi. “Kami tetap berupaya mencegah itu dan agar pilkada tetap kondusif,” tegasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah