KOTA, JP Radar Kediri- Warga terdampak pencemaran minyak di Kelurahan Tempurejo, Pesantren sepakat mengajukan pembuatan sumur mata air baru. Hal tersebut menyusul kondisi air di sumur lama yang tetap berbau minyak meski kadar total petroleum hydrocarbon (TPH) sudah dinyatakan nol atau bersih dari minyak. Pengajuan pembuatan sumur tersebut tak lepas dari biaya yang diperkirakan menelan jutaan rupiah.
Seperti dikatakan oleh Eko. Menurutnya, untuk membuat sumur baru butuh Rp 2,5 juta. “Itu untuk biaya pengeborannya saja,” ujarnya.
Beberapa warga terdampak lain menyebut biaya yang lebih rendah. Seperti dikiatakan oleh Ahmad Satriyo. Menurutnya, pengeboran hingga kedalaman sumur 8-12 meter, biayanya Rp 700 ribu. Namun, jumlah tersebut belum termasuk kebutuhan pipa dan biaya pembuatan sumur lainnya.
“Dulu pihak SPBU pernah membuatkan sumur bor yang lebih dalam di rumahnya Pak Sugiyo. Dan airnya tidak berbau. Makanya saya pingin dibuatkan sumur bor baru yang lebih dalam,” pinta Satrio.
Rio—sapaan akrabnya—menjelaskan, pembuatan sumur tersebut juga harus mempertimbangkan hasil pengujian geolistrik dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Sebab, dengan pengujian tersebut, lokasi atau jejak pencemaran minyak di bawah tanah bisa terdeteksi.
“Apalagi titiknya ditentukan oleh pihak dari tim ITS. Dilihat dari dasar hasil geolistrik itu bisa menentukan titik mana yang tidak ada pencemaran minyaknya,” sambungnya.
Sebelumnya, pembahasan terkait opsi pembuatan sumur baru itu juga disinggung dalam pertemuan pada Jumat (2/8) lalu. Pertemuan di Balai Kelurahan Tempurejo itu tidak hanya dihadiri oleh warga terdampak saja. Melainkan juga dari ITS Surabaya, perwakilan manajemen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 5464135, Pertamina, dan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri.
Di sana, ITS memaparkan hasil normalisasi air tanah sejak November 2023 lalu yang hasilnya menyisakan tiga sumur yang masih mengandung TPH dari total 14 sumur warga. Hanya saja, beberapa warga menyampaikan air sumur mereka yang masih berbau minyak dan berasa. Padahal, sumur mereka sudah dinyatakan nol TPH.
Atas permintaan itu, perwakilan SPBU meminta warga membuat pernyataan tertulis. “Warga sudah membuat kesepakatan. Tapi belum diserahkan ke pihak SPBU karena masih libur juga,” ujar Lurah Tempurejo Oryza Mahendrajaya terkait progres musyawarah oleh warga terdampak.
Ryza menambahkan, hasil kesepakatan itu salah satunya terkait pengeboran ulang sesuai titik yang ditentukan peneliti dari ITS. Selain itu, warga juga meminta agar tetap dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel air tanah. “Sampai air benar-benar dipastikan normal dan layak dikonsumsi seperti dulu,” tandasnya.
Seperti diberitakan, pemulihan belasan air sumur tercemar minyak tinggal menyisakan tiga sumur yang mengandung TPH. Dengan hasil itu, manajemen SPBU memutuskan akan melanjutkan treatment pemulihan dan pemberian kompensasi terhadap tiga warga yang tersisa. Dengan begitu, bantuan air dan kompensasi untuk sebelas warga lainnya akan dihentikan.
Meski demikian, beberapa air sumur warga masih berbau dan berasa sehingga belum layak dikonsumsi. Menengahi perselisihan itu, DLHKP Kota Kediri menyarankan agar SPBU tidak langsung menghentikan supply bantuan air bersih dan air minum kepada warga. Pun dengan mengakomodasi permintaan warga asal masih dalam batas yang wajar.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah