KEDIRI, JP Radar Kediri - Berapa potensi pendapatan retribusi dari Sembilan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Joyoboyo? Berdasar sampling yang dilakukan Jawa Pos Radar Kediri, nilainya memang sangat tinggi. Terutama untuk Pasar Grosir Ngronggo yang di jam padat bisa meraup ratusan ribu hanya dalam waktu sekitar sepuluh menit.
Sekitar pukul 16.00 kemarin, koran ini menghitung manual kendaraan yang masuk ke Pasar Grosir Ngronggo. Pada jam padat kunjungan pasar itu, selama 10 menit saja ada 52 kendaraan roda dua yang masuk. Kemudian, mobil mencapai 22 unit.
Dengan tarif parkir Rp 3 ribu untuk sepeda motor, berarti total retribusi parkir yang terkumpul sebesar Rp 156 ribu. Sedangkan tarif parkir mobil yang dipatok Rp 8 ribu, mencapai Rp 176 ribu. Dengan asumsi jumlah kendaraan yang melintas sama, dalam satu jam bisa terkumpul Rp 1,2 juta!
Dari puluhan kendaraan yang kemarin sore melintas, tidak semuanya membayar retribusi parkir. Beberapa pengendara motor langsung melenggang masuk tanpa membayar setelah menyapa petugas parkir. Orang-orang tersebut diduga merupakan pedagang Pasar Grosir Ngronggo yang memang digratiskan.
Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Jayabaya Djauhari Luthfi yang dikonfirmasi tentang tingginya potensi retribusi parkir di pasar paling besar di Kota Kediri itu tak memungkirinya. Terkait masih adanya pengendara kendaraan yang tidak membayar retribusi parkir, menurut Luthfi ke depan semua harus membayar tarif parkir.
“Setelah E-Pelayanan diterapkan, semua pedagang akan diwajibkan bayar karcis, sama seperti pengunjung. Cuma mungkin mekanismenya dibuat berlangganan dan dapat dispensasi khusus tapi tetap menerapkan aturan yang berlaku,” kata Luthfi.
Rencana digitalisasi di pasar tradisional menurut Luthfi akan dipercepat menyusul tudingan kebocoran retribusi. Jika saat ini parkir digital baru diterapkan di Pasar Setonobetek, ke depan akan diterapkan di sembilan pasar yang dikelola Perumda Pasar Jayabaya.
“(Penerapan parkir digital, Red) untuk menghindari kebocoran (retribusi, Red) dan kami bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Sehingga bisa memperpendek birokrasi,” lanjut Luthfi.
Menindaklanjuti dugaan kebocoran retribusi, Luthfi mengaku sudah melakukan pengecekan dan pengawasan melalui good corporate governance (GCG). Itu menjadi salah upaya pengawasan terhadap manajemen pasar tradisional di Kota Kediri. “Beberapa di antaranya ada aturan tentang menjalankan kewenangan sesuai SOP dan penegasan terhadap penyelewengan dari karyawan,” terangnya.
Selain itu, menurut Luthfi pihaknya sudah membentuk satuan pengendali internal (SPI). Mereka yang bertugas melakukan pengawasan dan audit internal di tataran manajerial pasar. Termasuk menindaklanjuti penyelewengan seperti pungutan liar (pungli). “Makanya di setiap pasar kami beri banner tanpa karcis, pungli,” tegasnya.
Seperti diberitakan, pendapatan asli daerah (PAD) retribusi pasar tradisional ditengarai bocor hingga mencapai Rp 12 miliar. Hal tersebut diungkapkan oleh gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Kota Kediri Rabu (8/5) lalu.
Menindaklanjuti hal tersebut, dewan akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengurai sengkarut retribusi pasar ini. Dewan juga mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pengelolaan pasar.
Sebelumnya, Supriyo yang mewakili gabungan LSM Kota Kediri mengaku sudah melakukan investigasi sejak lama. Hasilnya, dia menengarai terjadi kebocoran PAD senilai sekitar Rp 12 miliar dalam setahun. “Potensi PAD (pendapatan asli daerah, Red) yang cukup besar yang selama ini tidak tergali dan bahkan hilang, itu supaya bisa menjadi perhatian dan fokus pemerintah dan DPRD,” ujar Priyo.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah