KEDIRI, JP Radar Kediri - Anggaran fantastis digelontorkan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 27 November mendatang. Bahkan, biaya untuk pemilihan Wali Kota Kediri tahun ini naik hampir dua kali lipat dari penyelenggaraan sebelumnya. Tahun ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri menganggarkan Rp 29,8 miliar untuk Pilkada 2024.
Data yang dihimpun koran ini, kenaikan anggaran itu nyaris 100 persen. Di pilkada 2018, anggarannya hanya sekitar Rp 15,3 miliar. Kemudian, pada pilwali 2013 bahkan hanya Rp 12 Miliar.
Kenaikan anggaran itupun dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Kediri Pusporini Endah Palupi. Menurutnya, kebutuhan dana penyelenggaraan pilwali tahun ini naik menjadi puluhan miliar. “Tahun ini anggaran kita sekitar Rp 29,8 miliar,” ujarnya.
Anggota KPU Kota Kediri Moch. Wahyudi menambahkan, anggaran pilkada tahun ini berasal dari dana hibah Pemerintah Kota (Pemkot Kediri). Sebelumnya, kenaikan anggaran dana hibah itu juga terjadi pada pelaksanaan pemilu 2024, 14 Februari lalu.
“Alhamdulillah pemkot memfasilitasi anggaran lebih besar. Hampir dua kali lipat. Dengan ini kami akan lakukan sosialisasi pilkada lebih luas ke masyarakat,” ujarnya.
Wahyudi menjelaskan, kenaikan anggaran itu akan dialokasikan ke beberapa sektor. Utamanya, untuk honor panitia ad-hoc yang juga bertambah.
“Ada kenaikan terkait honor yang juga dua kali lipat,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, honor ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang mencapai Rp 1,2 juta. Padahal sebelumnya hanya Rp 550 ribu. Sedangkan anggota KPPS yang sebelumnya hanya Rp 500 ribu, sekarang menjadi Rp 1,1 juta.
Kenaikan honor yang mencapai dua kali lipat menurut Wahyudi juga terjadi pada petugas ad-hoc lainnya. Misalnya panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga pengawas tempat pemungutan suara (TPS), dan panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih).
Selebihnya, anggaran juga diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan tempat pemungutan suara (TPS). Hingga saat ini, KPU Kota Kediri memperkirakan akan ada 456 TPS. Jumlah itu berkurang signifikan dibanding Pemilu 2024 yang mencapai 856 TPS.
Selain itu, dengan anggaran tersebut, KPU Kota Kediri juga bisa menganggarkan hingga delapan paslon. Asumsinya, tiga paslon dari perseorangan atau independen, serta lima paslon dari partai politik.
Baca Juga: Profil Desa Toyoresmi, Ngasem, Kabupaten Kediri: Pemdes Dorong Promosi UMKM Desa
“Kalau perencanaan paslon sampai delapan, implikasinya juga ke kebutuhan logistik yang juga lebih besar,” sambung Wahyudi.
Untuk diketahui, tahapan pilwali mulai disosialisasikan oleh KPU Kota Kediri. Salah satunya pembentukan panitia ad-hoc yang mulai berjalan. Pemilihan panitia pemilihan kecamatan (PPK) lebih dulu dilakukan. Setelah pendaftarannya ditutup pada Senin (29/4) lalu, sebanyak 232 orang mendaftarkan diri. Sedangkan kebutuhannya hanya 15 orang.
Adapun di tahap persiapan ini, kebutuhan panitia ad-hoc meliputi 15 orang PPK dan 138 petugas pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan. Selain itu, dengan asumsi jumlah TPS sebanyak 456, KPU akan merekrut 456 petugas panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih), 912 petugas pengamanan TPS, serta 3.192 KPPS. (ais/ut)
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah