KEDIRI, JP Radar Kediri - Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) agaknya masih harus bekerja ekstra-keras untuk membebaskan seluruh lahan yang terdampak. Pasalnya, hingga akhir April ini baru 49,97 persen dari total 66 hektare tanah yang dibutuhkan.
Ketua TPT Jalan Tol Ki Agung Linanda Krisni Susanti mengatakan, setelah sempat terhenti karena libur lebaran, pengadaan tanah tol akses ke Bandara Dhoho dilanjutkan kembali. “Yang masih menjadi prioritas (pengadaan tanah oleh TPT, Red) di akses bandara,” ujarnya.
Meski ada sekitar 33 hektare tanah yang sudah dibebaskan, menurutnya belum semuanya dikosongkan. Melainkan baru di tiga lokasi saja. Mulai Desa Tiron dan Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan. Serta di Kelurahan Semampir, Kota Kediri. “Baru tiga wilayah yang kami surati,” lanjutnya.
Ratusan kepala keluarga (KK) warga terdampak di tiga wilayah tersebut menurut perempuan yang akrab disapa Nanda itu sudah diminta mengosongkan bangunan. Sebagian juga sudah membongkar aset mereka. Sesuai ketentuan, dalam 30 hari seluruh aset yang terdampak harus sudah kosong.
Untuk diketahui, jalan tol akses Bandara Dhoho akan melintasi enam desa/kelurahan. Empat di antaranya ada di Kota Kediri. Yaitu di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota. Kemudian di Kelurahan Mojoroto, Bujel, dan Gayam di Kecamatan Mojoroto. Adapun dua lainnya di Desa Tiron dan Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.
Estimasi kebutuhan lahan untuk akses bandara mencapai 66 hektare. Dari sekitar 33 hektare lahan yang sudah dibebaskan hingga April ini, sebanyak 7,3 hektare di antaranya berada di Kota Kediri. Kemudian, 25,7 hektare di Kabupaten Kediri. Demi membeli puluhan hektare lahan itu, pemrakarsa menggelontorkan dana Rp 794 miliar.
Untuk mengejar kekurangan lahan, Nanda mengaku akan kembali menyurati warga terdampak. Rencananya, surat perintah pengosongan lahan akan segera diberikan kepada warga terdampak di Kelurahan/Kecamatan Mojoroto yang sudah menerima uang ganti rugi (UGR).
Dengan dibebaskannya separo lahan akses tol bandara, diakui Nanda jika rekanan penggarap fisik sudah mulai bersiap untuk melakukan pembangunan. Indikasinya, tim pengadaan tanah sudah diminta menyiapkan lahan untuk konstruksi. “Lahan sudah diminta untuk siap konstruksi tapi belum ada tenggat waktunya,” papar Nanda.
Sementara itu, kelanjutan pengadaan tanah juga dibenarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kediri. Kepala BPN Kota Kediri Jany Danny Assa melalui Kasi Pengadaan dan Pengembangan Tanah Tutur Pamuji mengatakan, pekan ini pihaknya akan mulai bergeser ke Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto. Kelurahan itu merupakan satu-satunya dari enam wilayah akses bandara yang sama sekali belum menerima UGR.
Pada 4 April lalu, sebanyak 47 bidang di sana telah diumumkan peta bidang tanah (PBT) dan daftar nominatifnya. Warga pun diberi waktu selama 14 hari masa kerja untuk mengajukan sanggahan. “Belum ketahuan (warga terdampak yang mengajukan sanggahan, Red). Nanti Kamis (25/4) kami klarifikasi sanggahan, saat masuk 14 hari pengumuman,” tandasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah