KEDIRI, JP Radar Kediri- Perubahan apa yang menonjol di Kabupaten Kediri setelah tiga tahun kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana? Selain pelayanan publik yang kualitasnya semakin baik, niat pemimpin muda itu untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan bukan sekadar slogan belaka.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kediri M. Solikin mengatakan, semangat transparansi birokrasi yang diusung Bupati Dhito salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya media penghubung dengan masyarakat. “Di pemerintahan Mas Bup sekarang, masyarakat bisa berkomunikasi dan melapor langsung,” kata Solikin.
Ketegasan Dhito dalam membina ribuan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Kediri lewat berbagai instrument juga berdampak pada naiknya kualitas ASN. Hal tersebut terlihat dari Indeks Profesionalitas ASN yang semakin tinggi. “Lewat Panji Corporate University, Indeks ASN Kabupaten Kediri sekarang semakin tinggi,” lanjutnya.
Terpisah, Inspektur Kabupaten Kediri Wirawan membeberkan testimoninya terkait perubahan perilaku birokrasi di kepemimpinan Dhito. “Pelayanan publik semakin baik. Semakin cepat dan harus gratis,” beber Wirawan.
Pria yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri ini menyebut, pelayanan di dinasnya dituntut untuk cepat, mudah, dan gratis. “Semua pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus nol rupiah,” urainya sembari menyebut pelayanan yang sama juga harus dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
Dengan semakin luasnya akses media sosial, menurut Wirawan masyarakat juga bisa melakukan kontrol. Jika mereka melihat praktik pungutan liar (pungli) misalnya, mereka akan langsung melapor ke Bupati Dhito.
Diakui Wirawan, beberapa aduan yang masuk ke inspektorat di antaranya terkait perilaku oknum ASN yang melakukan pungli. “Mas Bup sangat tegas terkait ini. Jika ditemukan bukti yang cukup dan sesuai persyaratan akan diberi sanksi yang berat,” tandasnya.
Yang terbaru, menurut Wirawan di awal 2024 ini Bupati Dhito juga membuka kanal pengawasan di semua lini. Termasuk dia mempersilakan staf untuk mengawasi atasannya. Mereka juga bisa melapor jika atasan melakukan tindakan atau kebijakan yang salah.
Buntutnya, menurut Wirawan saat ini ditemukan ada staf yang melaporkan kepala bidang (kabid) hingga kepala dinasnya ke Bupati Dhito. “Itu ditangani inspektorat. Pegawai juga bisa melaporkan kinerja atasannya bisa ke Mas Bup langsung atau ke inspektorat,” jelas Wirawan sembari menyebut pengawasan silang ini relatif efektif untuk mereformasi birokrasi di Pemkab Kediri.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah