KEDIRI, JP Radar Kediri—Proyek fisik Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) akses ke Bandara Dhoho rencananya akan digarap awal Februari ini. Namun, lahan yang akan dikerjakan masih jauh dari kata siap. Hingga minggu ke empat Januari ini, tanah untuk tol yang sudah dibebaskan baru mencapai 35,40 persen.
Untuk diketahui, setidaknya ada empat kelurahan di Kota Kediri yang menjadi titik prioritas pembebasan tanah tol akses ke Bandara Dhoho. Yaitu, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota. Kemudian di Kelurahan Mojoroto, Gayam, dan Bujel di Kecamatan Mojoroto.
Demi memenuhi kebutuhan tanah akses ke bandara, panitia pengadaan tanah dari Kementerian PUPR harus membebaskan 644 bidang di Kota Kediri. Luasnya mencapai 330 ribu meter persegi. Namun, hingga saat ini yang sudah dibebaskan baru 228 bidang. “Progres tanah yang sudah dibebaskan sebesar 35,40 persen,” kata Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti.
Perempuan yang akrab disapa Nanda itu menjelaskan, tanah tol yang merupakan akses ke bandara memang menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih awal. Kebetulan, untuk Kelurahan Mojoroto semuanya terdampak untuk akses bandara. Karena itu, dari empat kelurahan tersebut, Kelurahan Mojoroto juga jadi perhatian khusus.
Sedikitnya ada 294 bidang tanah terdampak di Kelurahan Mojoroto. Dengan tambahan musyawarah yang dilakukan minggu lalu, menurut Nanda progres penilaian sudah mencapai 99 persen.
“Hanya kurang dua bidang saja yang belum musyawarah karena ada kendala. Salah satunya waktu tim appraisal turun, ada temuan terkait daftar nominatif,” terangnya sembari menyebut ketidaksesuaian itu terkait kelebihan luas bangunan yang terdeteksi tim penilai di lapangan.
Lebih jauh Nanda menjelaskan, minggu lalu warga terdampak tol di Kelurahan Mojoroto kembali mengikuti musyawarah selama tiga hari berturut-turut. Sebanyak 83 bidang diajak musyawarah pada Selasa (16/1) lalu. Kemudian, 55 bidang lainnya menyusul Rabu (17/1). Adapun tiga bidang sisanya mengikuti musyawarah pada Rabu (17/1) lalu.
Dari total 141 pemilik bidang tanah itu, sebanyak 78 bidang di antaranya sudah menyetujui harga yang diajukan. “Total uang ganti kerugiannya kurang lebih Rp 105 miliar,” beber Nanda.
Sebelumnya, Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kota Kediri Tutur Pamuji menjelaskan, dari musyawarah tersebut ada tiga bidang yang telah memasuki musyawarah tahap ketiga. Hasilnya, baru satu bidang yang setuju. “Untuk musyawarah ketiga ini kan sudah musyawarah terakhir. Ada dua bidang yang masih belum setuju. Kami beri waktu 14 hari untuk menggugat di pengadilan,” tandasnya (20/1).
Jika dalam waktu 14 hari itu mereka tidak mengajukan gugatan, secara aturan pembayaran akan diselesaikan dengan konsinyasi. Yakni, dengan menitipkan uang ganti kerugian di pengadilan setempat.
Terkait 78 bidang lainnya yang sudah menyetujui, menurut pria asal Jember itu, pihaknya akan segera menjadwalkan pembayaran uang ganti rugi (UGR). Hal tersebut dilakukan setelah panitia lebih dulu melakukan validasi berkas kepemilikan tanah.
“Karena berkas yang kami periksa juga banyak dan butuh kehati-hatian supaya tidak salah. Jadi kami mohon waktu estimasinya dua minggu,” tegasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel
Editor : Anwar Bahar Basalamah