KEDIRI, JP Radar Kediri-Operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri dipastikan molor. Penerbangan komersil yang dijadwalkan dibuka pada 8 Desember nanti, urung dilakukan. Penyebabnya, berdasar verifikasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), safety sisi udara masih dianggap belum memenuhi.
Sumber koran ini mengatakan, ketinggian lalu lintas penerbangan di wilayah Kediri yang diizinkan hanya lima ribu feet. “Itu (penerbangan pesawat, Red) ibarat kita jalan tidak bisa berdiri tapi sambil jongkok. Dari sisi safety belum memenuhi,” kata sumber koran ini.
Bagi maskapai, terbang di ketinggian tersebut dalam waktu yang lama juga tidak menguntungkan. Sebab, akan boros bahan bakar. Sehingga biaya operasional membengkak.
Selain permasalahan tersebut, ada beberapa hasil verifikasi oleh Kemenhub yang harus ditindaklanjuti oleh PT Surya Dhoho Investama (SDHI). Termasuk flow atau arus orang keluar-masuk di terminal penumpang, kendaraan keluar-masuk bandara, dan teknis lainnya. “Yang sangat urgent ya safety penerbangan itu,” lanjut sumber yang mewanti-wanti agar namanya tak dikorankan tersebut.
Terpisah, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang dikonfirmasi tentang molornya operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri membenarkannya. “Tidak mungkin bisa beroperasi 8 Desember. Molor. Tapi kami upayakan sudah beroperasi akhir tahun. Mengejar moment Nataru (Natal dan tahun baru, Red),” kata pria yang akrab disapa Dhito itu.
Ditanya penyebabnya, bapak dua anak itu enggan membeberkan secara detail. Meski demikian, pria yang Senin (13/11) lalu rapat dengan manajemen PT SDHI ini membenarkan jika jadwal operasional molor karena terkendala safety penerbangan. “Masih kami bahas. Kami upayakan mencari win-win solution-nya,” terang suami Eriani Annisa atau Mbak Cicha ini sembari memastikan untuk pembangunan fisik infrastruktur bandara tidak ada kendala sama sekali.
Terpisah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi yang dikonfirmasi tentang kendala safety penerbangan, mengakui jika hal tersebut jadi salah satu bahasan dalam verifikasi oleh Kemenhub. “Dibahas dalam verifikasi fisik,” kata Sukadi tentang tahapan yang sampai sekarang masih belum selesai itu.
Seolah kompak dengan Dhito, Sukadi juga enggan membeber secara detail rekomendasi dari Kemenhub terkait verifikasi bandara yang mereka lakukan. Dia hanya menyebut verifikasi fisik membutuhkan waktu yang lama. “Bisa sekitar tiga minggu. Semoga semuanya lancar,” harapnya.
Pemkab Kediri, lanjut Sukadi, saat ini fokus menyelesaikan sarana dan prasarana (sarpras) pendukung beroperasinya bandara. Seperti diberitakan, setidaknya ada lima pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan.
Yaitu, pelebaran akses jalan di ujung utara Jl PB Sudirman yang menjadi tanggungan PT Jasa Marga Ngawi Kertosono Kediri (JNKK). Setidaknya, jalan sepanjang 90 meter yang saat ini selebar delapan meter ditambah lagi menjadi 17 meter. Kemudian, pemkab juga harus merapikan kabel telepon, kabel optik, dan tiang listrik di Jl PB Sudirman.
Yang ketiga, pemkab berencana menambah lampu penerangan jalan umum (LPJU) di akses alternatif menuju ke bandara. Yakni di Desa Tiron, Banyakan. Terakhir, mereka juga harus menambah rambu-rambu menuju ke bandara. Khusus untuk tugas ini tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Kediri. Melainkan oleh seluruh pemerintah daerah di wilayah selatan Jatim, Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, dan Kementerian Perhubungan.
Editor : Anwar Bahar Basalamah