KEDIRI, JP Radar Kediri–Protes warga di Jl Suparjan Mangun Wijaya Kelurahan/Kecamatan Mojoroto terkait harga tanah terdampak tol yang murah, akhirnya sampai juga ke telinga Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Kediri-Tulungagung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka menyoal banyaknya warga yang memasang banner protes. Padahal, sesuai data yang terdampak di penetapan lokasi (penlok) tahap I baru empat bidang tanah.
Seperti diberitakan, sedikitnya ada 30 banner yang terpasang di depan rumah warga. Isi banner beraneka warna itu hampir sama. Intinya, mereka mendukung proyek tol di sana. Namun, warga meminta nilai ganti rugi yang layak.
Gelombang protes muncul karena dari nilai appraisal atau penaksiran harga yang sudah turun, tanah warga hanya dihargai Rp 5,2 juta per meter persegi. Jauh lebih murah dari tanah warga terdampak di Kelurahan Semampir yang nilai ganti ruginya mencapai Rp 10 juta per meter persegi.
Ketua TPT Jalan Tol Kediri-Tulungagung Linanda Krisni Susanti mengaku sudah mendapat informasi tentang protes warga di Jl Suparjan Mangun Wijaya tersebut. Hasilnya, tidak semua rumah yang memasang banner protes tersebut merupakan pihak terdampak Tol Kediri-Tulungagung tahap I.
Baca Juga: Warga di Mojoroto Kota Kediri yang Terdampak Proyek Tol Kediri-Tulungagung Ngadu ke DPRD
“Di Jl Suparjan Mangun Wijaya itu, yang sudah musyawarah (hasil appraisal, Red) baru empat bidang. Kenapa yang ikut memasang banner kami amati sudah sampai ke arah timur? Kawasan itu sebenarnya justru belum masuk di tahap 1 ini,” kata Linanda.
Perempuan yang akrab disapa Nanda itu mengaku terkejut dengan temuan di lapangan. Di Kelurahan Mojoroto menurutnya ada 126 bidang tanah terdampak di pembebasan tanah tahap I. Dari jumlah tersebut, sebanyak 53 bidang tanah sudah menyatakan setuju. Pernyataan setuju itu menurut Nanda juga datang dari beberapa orang di Jl Suparjan Mangun Wijaya.
“Kalau memang ada beberapa pihak yang belum setuju, kami menghormati. Tapi tolong untuk tidak menimbulkan provokasi. Bahkan beberapa yang memasang banner itu justru belum ada kegiatan pengadaan tanah di situ,” sesalnya.
Dia juga menyayangkan karena warga tidak konfirmasi langsung kepada timnya. Dalam pertemuan sebelumnya menurut Nanda sudah dijelaskan jika ada pihak yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung menuju ke petugas di lokasi. Baik itu tim TPT, badan pertanahan nasional (BPN), maupun dari kantor jasa penilai publik (KJPP).
Baca Juga: Rumah Kurasi Kadin Kota Kediri Dipuji Juri Kadin Impact Award, Ternyata Ini Terobosannya
“Mereka belum menyampaikan langsung ke kami. Kalau konfirmasi langsung, kami bisa menjelaskan. Tapi ini tidak. Kami khawatir mereka mengambil jalur yang salah,” tandasnya sembari menyebut ada 15-20 bidang tanah yang tidak masuk pembebasan tanah tahap I tapi ikut memasang banner protes.
Puluhan bidang tanah yang ikut protes itu menurut Nanda kemungkinan baru terkena di pembebasan tanah tahap II. “Tapi kami heran kenapa ikutan masang (banner) juga. Padahal belum ada apa-apa di sana. Penloknya (penetapan lokasi tahap II, Red) saja belum ada,” keluhnya lagi.
Terpisah, Koordinator Forum Komunikasi Warga Jl Suparjan Mangun Wijaya Septya Rebecca mengatakan, warga memang sepakat meminta kejelasan terkait nilai ganti rugi tol. Terlepas dari tahapan proses pembebasan tanah yang berbeda-beda di tiap pihak.
Menurutnya, dalam pembebasan tanah terdampak tol ini warga tak ubahnya membeli kucing di dalam karung. Idealnya menurut Rebecca masalah harga dibicarakan di awal. “Dari awal diberi pernyataan seperti itu (janji ganti untung) dan sekarang ternyata mbleset. Yang selanjutnya? Siapa yang menjamin kalau mereka mendapat ganti rugi yang layak. Ini saja mbleset,” sesalnya.
Dia pun meminta pihak terkait untuk duduk bersama dengan warga. Salah satunya untuk mencari penyelesaian dari keluhan nilai ganti rugi yang dirasa tidak layak tersebut.
Baca Juga: Gubernur Jatim Setor Tiga Calon Pj Wali Kota Kediri ke Kemendagri
Terkait banyaknya warga yang tidak terdampak di pembebasan tanah tahap I tetapi ikut memasang banner, menurut Rebecca mereka yang baru terdampak di pembebasan tanah tahap II sengaja ikut protes sekalian.
“Sama-sama (terdampak tahap I dan II memasang banner, Red) biar nggak repot. Nanti muncul permasalahan seperti ini lagi, kasihan juga karena akhirnya mbolak-mbalik nggak jalan-jalan nanti pekerjaannya,” tandasnya.
Dia membenarkan jika forum komunikasi yang berisikan lebih dari 28 kepala keluarga (KK) itu, belum semuanya menerima nilai appraisal. Meski demikian, pada akhirnya, hasil yang mereka terima di kawasan tersebut akan tetap sama. Karenanya, mereka memilih kompak menyatakan tidak menerima harga.
“Kami juga belum tahu kenapa disini harganya bisa segitu. Dari sisi kelas jalan, seingat saya itu jalan nasional. Kalau kami bicara kelas jalan, pajak, di DPPKA aku cek juga lebih tinggi dari yang lain,” urai Rebecca tentang hasil penaksiran harga senilai Rp 5,2 juta per meter persegi tersebut.
Perempuan yang sehari-hari berkerudung itu menyebut warga sudah melakukan beberapa upaya. Selain mengirim surat ke dewan untuk meminta difasilitasi audiensi, mereka juga akan mengirim surat ke kelurahan. “Mungkin besok (hari ini) kami coba bersurat ke kelurahan untuk bisa memediasi pertemuan warga dengan panitia pengadaan tanah,” tegasnya.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di Grup Telegram "Radar Kediri". Caranya klik link join telegramradarkediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi Telegram di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah