Untuk diketahui, biaya pilkades pada 2019 lalu di tiap desa berkisar Rp 40 juta hingga Rp 50 juta. Melihat tingkat inflasi dan perubahan harga sejumlah barang, biayanya dipastikan jauh lebih besar dari jumlah tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kediri Lutfi Mahmudiono mengatakan, kenaikan harga itu pula yang jadi pertimbangan dalam perubahan subsidi biaya pilkades serentak. “Subsidi menjadi Rp 20 ribu per pemilih ini untuk membantu agar desa tidak terbebani,” katanya.
Berapa jumlah biaya penyelenggaraan pilkades yang diterima tiap desa? Lutfi mengaku tidak bisa menyebut jumlah secara detail. Sebab, subsidi biaya yang diterima desa berbeda-beda. Tergantung jumlah penduduk di sana.
Untuk diketahui, sesuai Perda No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perencanaan biaya pemilihan ini bisa diajukan oleh panitia pilkades kepada bupati melalui camat. Pengajuan biaya bisa dilakukan dalam rentang waktu 30 hari setelah panitia pilkades terbentuk.
Selanjutnya, Bupati Hanindhito Himawan Pramana juga diberi waktu selama 30 hari untuk memberikan subsidi biaya pilkades kepada desa. Dengan demikian, biaya pilkades bisa diserahkan ke desa pada awal November nanti.
Sayang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) Agus Cahyono belum memberi respons saat dikonfirmasi tentang kebutuhan anggaran pilkades. Saat dihubungi melalui ponselnya, tidak diangkat.
Terpisah, Camat Gampengrejo Zaenuri menambahkan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan badan permusyarwatan desa (BPD) terkait persiapan pilkades serentak tanggal 7 Desember nanti. “Kebetulan di kecamatan kami hanya satu desa,” terang Zaenuri tentang pilkades yang akan digelar di Desa kepuhrejo tersebut.
Bagaimana dengan kebutuhan biaya pilkades di Kepuhrejo? Zaenuri mengaku belum mengetahui detailnya. Meski demikian, jika berkaca pada pilkades 2019 lalu, biaya tiap desa tidak lebih dari Rp 100 juta.
Terpisah, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kediri Jamiin mengatakan, subsidi biaya pilkades yang diterima dari pemkab bisa saja tidak mencukupi. Menyikapi hal tersebut, menurut Jamiin biasanya panitia pilkades akan mengambil kebijakan masing-masing. “Bisa diambilkan dari APBDes atau sumber-sumber lain,” terang kepala Desa Kalirong, Tarokan ini.
Untuk diketahui, dalam pilkades serentak yang berlangsung beberapa tahun lalu, tiap panitia pilkades mengambil kebijakan masing-masing untuk menutupi kekurangan biaya penyelenggaraan. Ada yang mengambilkan dari biaya pendaftaran calon. Bahkan, ada pula yang meminta para calon kepala desa urunan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan. “Tergantung kesepakatan,” papar sumber koran ini di wilayah Kecamatan Semen. Editor : Anwar Bahar Basalamah