Imbauan tetaplah imbauan. Masih sekadar jadi pengingat bahwa sampah plastik menjadi ancaman laten. Sementara masyarakat masih banyak yang tak terlalu peduli. Menganggap soal sampah dari kresek adalah sesuatu yang biasa.
Padahal persoalan sampah plastik ini bukan masalah sepele. Simak data berikut ini. Setiap hari ada 140 ton sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Dan, 40 persen di antaranya berupa sampah plastik!
“Itu setara dengan 56 ton sampah,” sebut Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri Roni Yusianto.
Bila diamati lebih detil lagi, sampah plastik yang menggunung itu berasal dari kantong kresek, pembungkus makanan dan minuman, serta bungkus deterjen dan sabun mandi. Bercampur dengan kotoran berupa kertas, kaleng, hingga botol kaca.
“Bila dirata-rata, setiap orang di Kota Kediri menghasilkan sampah hingga 0,7 kilogram per hari! Padahal Kota Kediri masuk golongan kota sedang,” tambah Roni.
Fakta itu menunjukkan betapa masih masifnya penggunaan tas kresek oleh warga kota. Padahal, sebagai sampah plastik tingkat pengolahan dan penghancurannya sangat sulit. Sampah plastik tak bisa diurai oleh bakteri. Proses daur ulangnya juga sulit. Bila dibakar tentu akan berdampak pada pencemaran udara. Sampah plastik juga mengandung bahan-bahan yang bisa mencemari tanah, air, serta udara.
Adakah langkah Pemkot Kediri mengurangi atau bahkan menyetop bertambahnya sampah plastik itu? Menurut Roni, pemkot sebenarnya telah menyiapkan regulasi untuk itu. Untuk membatasi penggunaan kantong plastik yang menjadi penyumbang terbesar menumpuknya sampah dari bahan tersebut. Yaitu berupa peraturan daerah (perda) nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah.
Perda itu kemudian lebih ditegaskan lagi dalam perwali dan SK Wali Kota. “Kami sebenarnya sudah menyiapkan peraturan Wali Kota terkait pembatasan penggunaan kantong plastik,” aku pria yang pernah berdinas di bagian humas ini.
Sayangnya, SK wali kota tersebut tertunda penerapannya. Penyebabnya adalah status pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak akhir 2019. Namun, Roni mengatakan bahwa SK itu akan segera dilaksanakan.
“Rencananya tahun ini SK tersebut akan diterapkan,” terangnya.
Apa saja isi SK tersebut, Roni masih belum bersedia membeberkan semua. Namun, yang pasti, di dalamnya ada penghapusan penggunaan kantong plastik di swalayan.
Pada pasal 6 Perda nomor 3 tentang pengelolaan sampah itu jelas disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban mengelola dan mengurangi sampah rumah tangga dengan cara berwawasan lingkungan. Artinya, masyarakat juga bertanggung jawab pada problem sampah plastik ini. Terutama untuk mengurangi penggunaan tas kresek sekali pakai.
Sebenarnya, imbauan agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sudah banyak didengungkan. Termasuk saran agar menggunakan tas kain untuk tempat belanjaan.
Langkah konkret juga dilakukan beberapa supermarket dan toko modern. Ada yang sudah tidak lagi menyediakan kantong plastik sebagai wadah belanjaan. Sebagian lagi menetapkan biaya bila konsumen meminta wadah berupa tas plastik. Hanya saja, gerakan ini belum masif. Tidak semua toko yang melakukannya. Lebih-lebi di pasar tradisional yang penggunaan kantong plastik sangat tak terkendali.
Memang, pasar tradisional dan toko-toko kelontong di perkampungan bakal menjadi handicap tersendiri bagi efektivitas SK tersebut. Sebab, warga yang datang ke pasar masih belum terbiasa untuk menggunakan tas belanja dari rumah. Umumnya, mereka masih mengandalkan pemberian bungkus kresek dari penjual.
Padahal, satu orang biasanya berbelanja di beberapa lapak. Dan, di setiap lapak dia akan mendapat bungkus sendiri-sendiri. Bisa dibayangkan berapa banyak kresek yang harus dibuang setiap harinya. Editor : Anwar Bahar Basalamah