KABUPATEN, JP Radar Kediri–Bupati Hanindhito Himawan Pramana menginstruksikan kepada pejabat di Pemkab Kediri agar tak sekadar melaksanakan tugas saja. Melainkan, mereka juga harus memiliki sense of crisis atau kepekaan sosial. Hal tersebut diungkapkan bupati muda itu saat melantik enam pejabat eselon II bersama puluhan pejabat di Convention Hall SLG, kemarin.
“Seperti kata Pak Jokowi (Presiden Jokowi, Red) ASN harus punya sense of crisis,” pesannya. Jika tiap pejabat bisa peka dengan fenomena sosial di sekitarnya, mereka bisa bersinergi dengan baik dalam melaksanakan tugas.
Di depan 85 pejabat eselon II, III, dan IV kemarin, suami Eriani Annisa itu juga meminta agar para pejabat membuang sifat ego sektoral. Sebaliknya, mereka harus berempati terhadap berbagai permasalahan di depannya.
“Kalau melihat persoalan di lapangan, tidak perlu melihat tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi, Red). Harus peka terhadap lingkungan,” pintanya.
Untuk diketahui, dari total 85 pejabat yang dilantik kemarin, ada enam pejabat eselon III yang promosi menempati pos eselon II. Mereka adalah para pejabat yang Februari lalu mengikuti seleksi jabatan tinggi pratama.
Yaitu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Ibnu Imad yang dilantik menjadi kepala dinas tenaga kerja (disnaker). Kemudian, Sekretaris Dinas Kesehatan dr Achmad Khotib yang menjadi kepala dinas kesehatan (selengkapnya lihat grafis).
Sementara itu, meski ada enam pejabat eselon II yang dilantik, pemkab masih punya pekerjaan rumah (PR) untuk mengisi belasan pos lain yang masih kosong. Sebab, total ada 22 jabatan eselon II yang sebelumnya diisi pejabat pelaksana tugas.
Terkait hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) M. Solikin menyebut pihaknya akan kembali menggelar seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi kekosongan tersebut. Pos apa yang akan diisi lebih dulu? Dia menyebut semua pos akan segera diisi. “Tidak ada yang kami tinggalkan, mana yang paling penting untuk diisi terlebih dahulu. Semuanya penting,” tandasnya.
Sesuai mekanisme, Solikin menyebut pihaknya akan mengajukan izin seleksi JPT Pratama ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Setelah itu, BKD akan membentuk panitia seleksi sebelum membuka proses seleksi. Terkait waktu seleksi, Solikin mengaku belum bisa memperkirakannya. (syi/ut)
Editor : adi nugroho