KABUPATEN, JP Radar Kediri – Rencana pelebaran jalan yang digunakan sebagai akses ke Jembatan Mrican belum mulus. Sebagian pemilik tanah belum setuju dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Merasa lebih rendah dari harga di pasaran.
Namun, sebagian warga terdampak sudah oke. Bahkan, beberapa yang setuju itu sudah membongkar bangunan yang akan ditabrak proyek pelebaran jalan.
“Saya sudah oke. Rumah saya sudah saya bongkar juga. Yaitu yang berada di tanah yang dibutuhkan (untuk pelebaran jalan),” kata Samiah, 60.
Menurut Saimah, warga sudah dua tahun menunggu. Mereka sudah mendengar isu pembebasan lahan untuk pelebaran jalan tersebut.
Ditemui saat berjalan-jalan di sekitar bekas jembatan, Samiah mengatakan bahwa ia sudah menerima informasi sejak isu pembangunan jembatan pada 2019 lalu. Sampai rangka jembatan kemudian dibongkar. Kemudian, rencana pembangunan jembatan itu macet.
“Sampai hari ini juga belum tahu kapan dibangunnya,” ujar perempuan berkacamata itu.
Samiah mengatakan bagian teras rumah sudah pasti terpenggal. Tak hanya itu, jalan yang dilebarkan itu juga memakan dua meter bagian dalam rumahnya. Namun dia masih bisa tinggal di rumah itu. Karena masih ada tujuh meter lagi yang bisa ditempati.
Wanita ini mengatakan bahwa pembongkaran sebagian rumahnya dilakukan setelah ia menerima uang appraisal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kediri. Meskipun sudah dibongkar sejak 2020 itu, Samiah juga masih tinggal di rumahnya. “Tinggal nunggu pembangunan saja,” imbuhnya.
Salah satu warga lain, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa ia belum menerima hasil appraisal sejak 2019 lalu. Ia menilai, bahwa uang pengganti untuk pembebasan lahan tak sesuai dengan harga pasaran.
“Menurut saya, memang appraisal tidak sesuai dengan tanah yang diambil di rumah saya. Makanya saya tidak tanda tangan,” akunya.
Ia mengatakan, awalnya tanahnya terpotong sepanjang tujuh meter. Kemudian setelah dihitung ulang, yang terkena lebih panjang lagi. Bertambah satu meter.
Jika dihitung, ia hanya mendapatkan sekitar Rp 200 juta. Sedangkan tanah yang terkena proyek pelebaran jalan sekitar 3 ru (satu ru setara 14 meter persegi). “Makanya dari awal saya tidak menandatangani terlebih dulu. Ada beberapa warga di sini (Jongbiru, Red), yang juga belum menandatangani appraisal itu,” terangnya.
Beberapa warga itu juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi jika tahun ini akan dilakukan pembebasan lahan lagi. Namun belum tahu kapan akan dilakukan pembebasan lahan tersebut.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala DPUPR Irwan Chandra mengatakan menginformasikan bahwa pembebasan lahan akan dilakukan tahun ini. “Kami sedang mempersiapkan (soal) administrasi. Butuh proses panjang. Kami pastikan tahun ini pembebasan akan dilanjutkan,” terangnya.
Dari catatan DPUPR, terdapat 122 bidang tanah yang terdampak. Dari jumlah itu masih ada 56 bidang tanah yang belum dibebaskan. Seluruhnya di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo.
Pembebasan lahan itu dilakukan untuk memperlebar jalan penopang Jembatan Mrican. Diperkirakan ada 16 meter lebar jalan mulai dari Simpang Empat Jongbiru hingga ke ujung jembatan.(syi/fud)
Editor : adi nugroho