KABUPATEN, JP Radar Kediri-Lima tahun dalam ketidakpastian, Jembatan Mojo yang ambruk pada Februari 2017 silam diperbaiki tahun ini. Akses lalu lintas di jalur provinsi yang selama menggunakan jembatan bailey, akan segera diganti permanen. Pemkab Kediri telah mengalokasikan Rp 10,5 miliar untuk pembangunan jembatan yang menghubungkan Kediri dan Tulungagung tersebut.
Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri Irwan Candra yang dikonfirmasi tentang rencana pembangunan jembatan di Desa Ngadi, Mojo itu mengatakan, pihaknya masih menunggu proses lelang yang tengah berlangsung.
“Sekarang (proyek Jembatan Mojo, Red) sudah masuk UKPBJ (unit kerja pengadaan barang dan jasa, Red),” kata Irwan.
Dengan proses yang sudah berjalan, Irwan memperkirakan proyek miliaran rupiah itu bisa dimulai April nanti. Meski surat perintah kerja (SPK) belum di buat, dia optimistis Jembatan Mojo bisa selesai sebelum akhir tahun.
Untuk diketahui, Jembatan Mojo yang menghubungkan Desa Ngadi, Mojo dengan Desa Jeli, Karangrejo, Tulungagung itu merupakan akses penting di wilayah barat sungai. Jalan tersebut menjadi alternatif selain jalur utama Kediri-Tulungagung.
Selama lima tahun terakhir, di lokasi tersebut dipasang jembatan bailey sembari menunggu pembangunan jembatan permanen. Sayangnya, rencana pembangunan jembatan tak berjalan mulus. Sempat terjadi tarik ulur antara kewenangan pembangunan jembatan. Pemprov sempat berkomitmen membangun jembatan tetapi berujung tanpa kejelasan.
Barulah tahun ini direalisasikan pembangunan Jembatan Mojo oleh Pemkab Kediri sepenuhnya. Ditanya spesifikasi jembatan, Irwan menyebut Jembatan Mojo akan dibangun selebar tujuh meter. “Ditambah trotoar sisi kanan dan kiri satu meter. Total lebarnya sembilan meter,” beber pria yang tinggal di Mojoroto tersebut.
Terpisah, Kasi Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Kediri Yudit Praminata menambahkan, sebelum memutuskan membangun jembatan tahun ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemprov. Ke depan, setelah jembatan terealisasi akan tetap menjadi aset Pemprov Jatim.
Masalah status aset itu pula yang menurut Yudit membuat rencana pembangunan jembatan menjadi tak menentu. “Nanti tidak hanya jembatan saja yang menjadi aset pemprov tetapi juga jalannya,” terang Yudit.
Untuk diketahui, lima tahun mengoperasikan jembatan bailey di sana, pemkab sempat melakukan penutupan. Terkait hal tersebut, Yudit menjelaskan, pihaknya perlu melakukan perawatan jembatan. Mulai mengencangkan ulang baut, mengecek kondisi aspal, dan konstruksi jembatan secara umum.
Sesuai aturan, seharusnya kapasitas maksimal jembatan hanya lima ton. Praktiknya, banyak kendaraan bertonase besar yang melintas. Untuk mencegah kerusakan, kini pemkab menerapkan pembatasan. Kendaraan roda empat jenis truk tidak bisa lagi melintas di sana.
Mereka memasang plat besi di ujung utara dan selatan jembatan untuk memastikan truk tak bisa melintas. Di atasnya terpampang rambu peringatan agar truk tak masuk ke jembatan. Adapun mobil pribadi lainnya diizinkan. (syi/ut)
Editor : adi nugroho